Suku bunga acuan Bank Indonesia naik lagi jadi 4,75 persen, hal ini makin mempersulit masyarakat?

JAKARTA INSIDER - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menyebutkan, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI 7-Days Repo Rate (BI7DDR) sebesar 50 basis poin pbps) menjadi 4,75 persen menyulitkan masyarakat bawah yang mau mengambil kredit kepemilikan rumah (KPR) dan membayar cicilan kredit rumahnya.

"Kenaikan suku bunga acuan BI otomatis mendorong naiknya bunga kredit perbankan," ujarnya seperti yang dikutip JAKARTA INSIDER dari laman www.dpr.go.id, Senin (24/10/2022).

Naiknya suku bunga kredit perbankan,  tentunya meningkatkan besaran kredit rumah yang harus dibayar masyarakat setiap bulannya.

Baca Juga: Lowongan kerja terbaru Oktober 2022: dibuka 22 posisi lulusan D3/S1 di Trans7

Termasuk membuat masyarakat semakin sulit mau kredit rumah karena cicilannya membengkak.

"Kenaikan suku bunga acuan BI, memiliki konsekuensi serius terhadap masyarakat bawah dalam membeli rumah secara kredit," ujar Anis Byarwati dalam diskusi bulanan yang diselenggarakan salah satu lembaga riset secara  virtual, Jumat (21/10/2022).

Bank swasta mau pun bank yang masuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)
dipastikan mengikuti kenaikan suku bunga acuan BI itu dengan menyesesuaikan  suku bunga dasar kredit (SBDK) nya masing - masing.

Baca Juga: Update harga emas hari ini Senin, 24 Oktober 2022 yang terus merangkak naik, antam mulai Rp541 ribu

"Ketika BI menaikkan suku bunga itu, bukan tanpa konsekuensi. Otomatis bank-bank Himbara dan swasta juga akan menaikkan suku bunganya dan itu akan menyulitkan masyarakat kelas bawah,"katanya.

Padahal, mengutip data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masyarakat Indonesia yang mempunyai hunian layak, tidak sampai 50 persen.

Selebihnya, masyarakat tersebut ada yang mengontrak, tinggal di hunian tak layak, dan sebagainya.

Baca Juga: Estafet kepemimpinan, berikut sederet anak konglomerat Indonesia jadi penerus takhta perusahaan keluarga

Masih rendahnya masyarakat yang memiliki rumah layak itu pula, katanya, yang membuat kementerian tersebut sering meminta tambahan anggaran untuk membangun rumah-rumah yang layak.

"Yang mau kredit rumah akan susah, yang punya pinjaman di bank juga susah dengan kenaikan suku bunga kredit bank,"katanya.