Marak harga pasaran LPG lebih tinggi dari ketentuan, Menteri Bahlil: Melawan oknum besar memang butuh nyali

Dalam operasi yang dilakukan di Banjar Griya Kutri, Gianyar, Bali, pada Selasa (11/3), aparat berhasil menangkap sekelompok pelaku yang memindahkan isi gas dari tabung LPG 3 kg ke tabung berkapasitas 12 kg dan 50 kg secara ilegal.

"Kasus ini menunjukkan bahwa distribusi LPG bersubsidi masih rentan penyalahgunaan. Kita tidak bisa bekerja sendiri, perlu kolaborasi semua pihak," jelas Bahlil.

Pemerintah menegaskan bahwa penindakan hukum terhadap pelanggaran distribusi LPG bersubsidi harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi.

Baca Juga: Patwal arogan tendang pemotor di puncak Bogor, kini dicopot dan diperiksa Propam!

Kolaborasi Pemerintah, Polri, dan Masyarakat untuk Pengawasan Subsidi

Untuk memastikan distribusi BBM dan LPG bersubsidi berjalan transparan, Kementerian ESDM akan bekerja sama dengan PT Pertamina, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan adalah:

1. Memperketat pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi
2. Meningkatkan transparansi dalam penyaluran subsidi energi
3. Mendorong peran aktif masyarakat dalam melaporkan penyimpangan distribusi
4. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku penyelewengan subsidi

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap tata kelola distribusi migas dan LPG bersubsidi menjadi lebih efisien, adil, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga: Kapolres Ngada Nonaktif resmi jadi Tersangka kasus pelecehan

Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, menegaskan komitmennya dalam memastikan subsidi BBM dan LPG benar-benar diterima oleh rakyat yang berhak. Langkah-langkah tegas telah diambil, termasuk menertibkan rantai distribusi, menindak pelaku penyalahgunaan, dan meningkatkan pengawasan.

Dengan anggaran Rp394,3 triliun yang dialokasikan untuk subsidi energi, setiap rupiah harus dijaga agar sampai kepada masyarakat. Menteri Bahlil menegaskan bahwa ia tidak akan berhenti dalam memperjuangkan hak rakyat, dan pemerintah akan terus bekerja keras agar distribusi energi di Indonesia semakin transparan, efisien, dan adil.***