JAKARTA INSIDER - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengambil langkah tegas dalam membenahi sistem distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) bersubsidi. Ia menyoroti adanya pihak-pihak yang bermain di sektor distribusi sehingga subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat malah disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Dalam acara Safari Ramadan di Jombang pada Jumat (14/3), Bahlil menyampaikan bahwa perlu keberanian besar untuk menindak para pemain besar yang menghambat penataan distribusi energi.

"Kita sedang menata sistem distribusi ini. Tapi melawan oknum-oknum besar memang butuh nyali," ujar Bahlil.

Baca Juga: Presiden Prabowo adakan rapat terbatas di Hambalang pada akhir pekan, Menteri Bahlil: Tidak ada waktu kosong

Selain itu, ia menegaskan bahwa salah satu prioritas utama pemerintah adalah memastikan subsidi BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar setiap rupiah yang dialokasikan untuk rakyat harus dikelola secara transparan dan diawasi dengan ketat.

"Perintah Presiden Prabowo jelas: uang negara untuk rakyat harus benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Kita wajib mengawal ini," tegasnya.A

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar dalam APBN 2025 untuk subsidi energi, dengan total mencapai Rp394,3 triliun, atau sekitar 15 persen dari total APBN sebesar Rp3.621,3 triliun.

Baca Juga: Gelar rapat terbatas di Hambalang, Presiden Prabowo bahas hilirisadi dan pemerataan investasi

Anggaran tersebut dibagi untuk beberapa sektor utama:

• Subsidi LPG: Rp87 triliun
• Subsidi BBM: Rp26,7 triliun
• Subsidi listrik: Rp89,7 triliun
• Kompensasi energi (BBM & listrik): Rp190,9 triliun

Bahlil menegaskan bahwa pengawasan ketat diperlukan agar anggaran besar ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Ia berkomitmen untuk memastikan subsidi energi tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.

"Tugas saya sebagai Menteri ESDM adalah memastikan hak rakyat terpenuhi. Saya tidak akan lelah dalam mengawal distribusi subsidi," kata Bahlil.

Baca Juga: Pramono ingin wujudkan Jakarta sebagai kota ramah hewan

Masalah Harga LPG 3 Kg: Penyimpangan dalam Distribusi

Selain BBM, pemerintah juga tengah membenahi distribusi LPG bersubsidi. Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan subsidi LPG 3 kg sebesar Rp36.000 per tabung, sehingga harga jual ke masyarakat seharusnya hanya sekitar Rp18.000 hingga Rp19.000 per tabung.

Namun, dalam praktiknya, masyarakat justru membeli LPG 3 kg dengan harga jauh lebih tinggi, berkisar Rp23.000 hingga Rp30.000 per tabung. Hal ini menandakan adanya penyimpangan dalam rantai distribusi yang membuat subsidi tidak tersalurkan dengan baik.

"Sejak 2007, pemerintah tidak pernah menaikkan harga LPG. Tapi kenyataannya di lapangan, rakyat harus membayar lebih mahal. Ini yang harus kita perbaiki," ujar Bahlil.

Baca Juga: Kejaksaan kembali bongkar dugaan mega korupsi di lingkungan Komdigi!

Polisi Ungkap Sindikat Pengoplos LPG di Bali

Sebagai bagian dari upaya menertibkan distribusi LPG, Kementerian ESDM mengapresiasi keberhasilan Bareskrim Polri dalam mengungkap sindikat pengoplos LPG subsidi di Bali.