Geram dengan Pemerintah Swedia yang tak kunjung ambil sikap, MUI kecam aksi pembakaran Alquran oleh Paludan

JAKARTA INSIDER – Buntut aksi pembakaran kitab suci Alquran oleh seorang politisi di Swedia menuai kecaman dari banyak pihak dari berbagai negara.

Kini kecaman juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas aksi pembakaran Alquran tersebut.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengecam dan menyesalkan tindakan ekstrem itu.

Baca Juga: Kuat Ma'ruf bingung dianggap bersengkongkol dengan Ferdy Sambo untuk habisi Yosua, padahal bukti CCTV tak ada

"Mengecam keras dan sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh kelompok ekstrem kanan yang dipimpin oleh Rasmus Paludan," ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim dalam keteranganya yang dikutip JAKARTA INSIDER dari PMJNews pada Selasa (23/1/2023).

"Ini sudah dilakukan beberapa kali oleh Paludan dan kelompoknya," sambungnya.

Lebih lanjut Sudartono menyebut bahwa tindakan Rasmus Paludan tak hanya menimbulkan konflik di kelas dunia.

Baca Juga: Jokowi tak respon permintaan Rosti Simanjutak soal keadilan untuk almarhum Yosua. Hormati saja proses hukumnya

Akan tetapi aksi pembakaran Alquran tersebut juga termasuk dalam aksi memalukan dan tak beradap.

Karena dalam aksi tersebut, Paludan bersama dengan kelompoknya terus menebar xenofobia, rasialisme, dan Islamofobia dengan sengaja.

"Palu dan dan kelompok ekstrem ini adalah kelompok 'uncivilized', tak beradab dan menjadi musuh bagi semua orang yang berpikiran sehat," terangnya.

Baca Juga: Cara membuat EKTP secara digital dari handphone. Bagaimana tahapan pembuatannya? Yuk simak disini…!

"Kelompok ini benar-benar telah melakukan pelanggaran berat terhadap prinsip keharusan menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak beragama," imbuhnya.

Aksi pembakaran Al Quran oleh Rasmus Paladun di Swedia (Instagram/ahmetserifizgoren)

Padahal jika kita lihat lebih dalam, Swedia sudah menjadi salah satu negara yang seharusnya dapat menjamin warganya secara hukum dan politik.