TKA China adu jotos dengan pekerja pribumi di tambang nikel, ini pesan LKBH Makassar kepada Presiden Jokowi

JAKARTA INSIDER - Bentrokan dan adu jotos antara tenaga kerja asing (TKA) asal China dengan pekerja pribumi dinilai bisa ganggu pertahanan dan keamanan negara.

Hal ini disampaikan oleh LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Makassar) Makassar, dan meminta Presiden Jokowi melakukan moratorium TKA dan perusahaan tambang nikel asal negara China.

"Jangan dianggap remeh, apa yang terjadi di Morowali, bentrok fisik TKI dan TKA China itu sudah mengganggu stabilitas negara dari sektor pertahanan dan keamanan negara. Karena kuat dugaan negara China tidak akan tinggal diam," ungkap Muhammad Sirul Haq, Direktur LKBH Makassar dalam wawancaranya dengan pewarta JAKARTA INSIDER, Zulfadhli Anwar pada Rabu (18/12), siang.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar sesali adanya bentrok di Morowali yang makan 2 korban jiwa. Usut segera!

Bentrok yang telah mengakibatkan kematian TKI dan TKA, menurut Direktur LKBH, pastinya pemerintah China akan meminta keterangan resmi dari pemerintah Indonesia, terkait matinya warganegara mereka.

"Ditambah sentimen ras yang menyebar dan isu TKA China yang juga tentara China. Mana tau kita, bahwa TKA China itu juga merupakan tentara aktif yang ditugaskan oleh negara China daratan. Apalagi melihat investasi besar-besaran mereka untuk mendirikan perusahaan tambang nikel memang butuh keamanan," tambah Muhammad Sirul Haq yang juga ketua DPD Ferari Sulsel.

Pihak LKBH Makassar menganggap penting dilakukan moratorium.

Baca Juga: Bos CIA diam-diam ke Ukraina dan ungkap Rusia targetkan Zelenskiy

"Guna menghindari bentrok susulan. Isu pertahanan keamanan negara adalah nomor 1 di atas segalanya. Tim investigasi perlu diturunkan lebih mendalam mengupas kejadian lapangan dan menganalisa dampak keamanan dan pertahanan negara," kata Sirrul Haq.

"Moratorium dengan alasan pertahanan keamanan negara, stop dulu semua kegiatan tambang nikel di Morowali, turunkan tim independen. Sebab, jika dibiarkan ini akan jadi ledakan yang lebih besar dan sangat potensial menyebabkan kerusuhan yang lebih besar," imbuh Muhammad Sirul Haq.

Dikatakan Sirul Haq pula, "Jika pemerintahan Jokowi tidak melakukan moratorium, maka kuat dugaan Jokowi harus bertanggung jawab secara hukum dan HAM terhadap keamanan warganegara Indonesia, dan konstalasi keamanan pertahanan negara yang terjadi, (peristiwa) bentrok dengan negara asing dan warganegara asing."

Baca Juga: Sempat damai dan bikin perjanjian tak lapor polisi, 6 pelaku rudapaksa di Brebes tetap diproses hukum

"Jangan dianggap remeh, apalagi Jokowi tidak transparan dari memaparkan perusahaan dan pekerja asing di Indonesia, khususnya nikel Morowali," lanjut Muhammad Sirul Haq.

Ditandaskan pula Sirul Haq, pertahanan keamanan negara lebih penting dari investasi nikel China di Indonesia dan TKA asing, "karena tidak juga memiliki andil besar dalam melunasi hutang negara Indonesia," demikian kata Direktur LKBH Makassar.***