JAKARTA INSIDER – Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terhadap adanya pihak-pihak yang menuduh Istana terlibat dalam dinamika Pemilu 2024 dan Pilpres 2024 .
Presiden Jokowi menegaskan bahwa Istana atau dirinya sama sekali tidak ikut campur dalam urusan lolos atau tidak lolosnya parpol menjadi peserta Pemilu 2024, pun dengan Pilpres 2024.
"Ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta Pemilu 2024, itu kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya KPU itu, tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara puncak Hari Ulang Tahun ke-16 Partai Hanura di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (21/11/2022).
Jokowi menegaskan, bahwa dirinya sama sekali tidak mengerti urusan verifikasi hingga penetapan partai politik peserta Pemilu Serentak 2024. Pasalnya, hal tersebut merupakan 100 persen urusan KPU.
"Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa," tandas Jokowi.
Jokowi pun mengatakan bahwa KPU merupakan lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap dinamika politik dalam menyongsong Pilpres 2024. Salah satu yang dikhawatirkan Jokowi adalah Istana bakal dituduh-tuduh jika ada partai yang gagal masuk koalisi.
"Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi, gagal koalisi nanti yang dituduh nanti istana lagi. Ini istana, ini istana, ini istana," ujar Jokowi.
Padahal, kata Jokowi, koalisi Pilpres merupakan kewenangan dari partai politik peserta pemilu.
Baca Juga: Aceh miliki 5 destinasi wisata eksotis, layak dikunjungi saat liburan akhir tahun. Klik yuk...
Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa yang mengusung pasangan capres-cawapres adalah partai politik atau gabungan partai yang memiliki 20 kursi di parlemen atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.
"Padahal kita itu nggak ngerti koalisi antar partai, antara ketua partai yang ketemu," tandas Jokowi.
