JAKARTA INSIDER - Larangan Taliban melarang perempuan untuk mengecap pendidikan di universitas di Afghanistan, memicu kecaman internasional.
Ada keputusasaan di kalangan anak muda di negara itu.
Menteri pendidikan tinggi bahkan sudah mengumumkan regresi pada hari Selasa, (20/12/2022), dengan mengatakan larangan kan segera berlaku.
Larangan itu semakin membatasi pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan telah dikeluarkan dari sekolah menengah sejak Taliban kembali tahun lalu.
Beberapa wanita melakukan protes di ibu kota Kabul pada hari Rabu.
Baca Juga: 7 Macam bantuan dana dari Pemerintah pada 2023. Jumlahnya hingga 3 juta per bulan
"Hari ini kami turun ke jalan-jalan di Kabul untuk menyuarakan penolakan terhadap penutupan universitas perempuan," kata pengunjuk rasa dari kelompok Persatuan dan Solidaritas Wanita Afghanistan, dikutip dari BBC News, Rabu (21/12/2022).
Demonstrasi kecil dengan cepat dihalangi pejabat Taliban.
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara telah mengutuk perintah tersebut, yang membawa Afghanistan kembali ke periode pertama pemerintahan Taliban ketika anak perempuan tidak dapat menerima pendidikan formal.
Pelapor Khusus PBB untuk Afganistan mengatakan itu adalah "pelanggaran baru yang semakin melanggar hak atas pendidikan yang setara dan memperdalam penghapusan perempuan dari masyarakat Afganistan."
Baca Juga: 10 gejala awal diabetes, ada tanda ini pada tubuh jangan tunda ke dokter
AS mengatakan langkah seperti itu akan "datang dengan konsekuensi bagi Taliban".
"Taliban tidak bisa berharap menjadi anggota sah masyarakat internasional sampai mereka menghormati hak semua orang di Afghanistan," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.
"Tidak ada negara yang bisa berkembang ketika setengah dari populasinya tertahan."
Artikel Terkait
Aturan baru Taliban untuk wanita Afghanistan, tak boleh menikmati taman dan olahraga gym!
Peraturan baru Taliban haramkan wanita sekolah hingga jadi pemicu pernikahan dini di Afghanistan
Makin ngeri! Taliban akan berlakukan hukum Qisas dan Hudud di Afghanistan untuk pelaku kriminal
Taliban dukung diadakannya eksekusi publik dan mengatakan bahwa itu 'masalah internal' Afghanistan