Kenaikan subsidi listrik sebagai upaya menurunkan emisi karbon, begini tanggapan politikus PDIP

JAKARTA INSIDER – Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon yang disebabkan oleh kendara-kendaraan maupun pabrik-pabrik yang ada di Indonesia.

Komitmen mengurangi emisi karbon ini merupakan salah satu strategi menuju ekonomi hijau dan pembangunan yang berkelanjutan.

Guna mewujudkan komitmen tersebut maka pemerintah membarengi komitmen tersebut dengan peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), efisiensi energi, penggunaan bahan bakar rendah karbon, termasuk melakukan pengembangan terhadap kendaraan listrik.

Baca Juga: Ketika pertemuan Vladimir Putin dengan Alexander Lukashenko membuat Zelenskiy ketar ketir, ini yang dibahas...

Penggunaan kendaraan listrik tentunya menjamin dapat mewujudkan komitmen pemerintah dalam upaya menurunkan emisi karbon.

Guna mendukung pengembangan terhadap kendaraan listrik tersebut, pemerintah sampai menaikkan subsidi listrik yang tembus mencapai Rp.80.000.000 (Rp.80 juta).

Kenaikan subsidi listrik ini memicu pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang sekaligus merupakan fraksi PDIP yaitu Dolfie.O.F.P, IR. Beliau berpendapat bahwa subsidi listrik yang begitu besar tidak ada dalam usulan program pemerintah.

Baca Juga: Rusia gelar latihan militer gabungan di Belarusia, awal kekalahan Ukraina?

“Kebijakan fiskal, rencana kerja pemerintah (RKP) dan rencana belanja pemerintah pusat, tidak terdapat kebijakan dan program terkait subsidi mobil listrik” ungkap Dolfie, seperti dikutip JAKARTA INSIDER pada postingan instagram @pdiperjuangan pada (19/12/2022).

Kemudian Dolfie menyampaikan pandangan tentang cara yang harus ditempuh pemerintah dalam upaya menjalankan komitmen menurunkan emisi karbon.

Menurut Dolfie yang sekaligus merupakan politikus dari partai PDIP.

Baca Juga: Spoiler singkat Manga One Piece chapter 1070, Lucci dibuat mainan oleh Luffy

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan komitmen menurunkan emisi karbon dan telah memiliki landasan hukum adalah dengan menerapkan pajak karbon, seperti dikutip dari postingan instagram @pdiperjuangan.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan pajak karbon melalui pemetaan jalan dimana pemetaan jalan ini harus menetapkan target-target secara terukur.***