“Berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan,” tegasnya.
Dia pun menambahkan bahwa badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Di mana hal tersebut juga berlaku bagi LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.
“Prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tidak bisa diperjualbelikan," ujar Wahyu Muryadi.
Baca Juga: Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri di podcast Deddy Corbuzier ketahuan pakai HP Blackberry usang
Saat ini, lanjut Wahyum, KKP telah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan Pemerintah Daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL.
“Sehingga diharapkan permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif,” pungkasnya.***
