Bantu relokasi rumah terdampak gempa Cianjur, Pemerintah siapkan lahan seluas 16 hektar

JAKARTA INSIDER - Pemerintah terus berupaya membantu pemulihan korban pasca gempa mengguncang Kabupaten Cianjur pada Senin (21/11/2022) lalu. 

Hingga kini, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa Cianjur sudah mencapai 327 orang. 

Selain itu, korban yang masih hilang dan masuk data sejumlah 11 orang, diperkirakan masih tertimbun longsor akibat gempa di lokasi yang sulit dijangkau. 

Baca Juga: Naiknya ikan ikan menggelepar ke pantai tak ada kaitannya dengan pertanda bencana

Bantuan untuk korban terdampak gempa Cianjur terus disalurkan. Tak hanya dari lembaga pemerintah, namun beberapa donatur dari berbagai elemen masyarakat juga turut menyalurkan bantuannya. 

Ribuan warga terpaksa mengungsi di tempat pengungsian karena rumahnya mengalami kerusakan cukup parah akibat gempa. 

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa rumah yang mengalami rusak berat akan didata dan mendapatkan bantuan perbaikan sebesar Rp50 juta. 

Baca Juga: Cek harga tiket perjalanan jauh PT KAI jelang Natal dan Tahun Baru 2023

Selain itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan 16 hektar lahan yang akan digunakan untuk relokasi bagi rumah korban gempa Cianjur. 

Pemerintah akan melakukan pendataan terkait warga yang berhak untuk mendapatkan relokasi lahan tersebut. 

Suharyanto menyampaikan hal ini saat berkunjung ke beberapa titik lokasi terdampak gempa Cianjur pada Rabu (30/11/2022) kemarin.

 "Jadi 16 hektar telah disiapkan. Nanti bupati dan tim yang akan menentukan siapa dan penduduk mana yang akan pindah ke sini," kata Suharyanto dalam siaran pers BNPB, Kamis (1/12/2022) dikutip dari PMJ News. 

Baca Juga: Demi kesehatan jiwa, perlu anda ketahui cara tepat hidup bahagia!

Lebih lanjut Suharyanto mengatakan bahwa rumah lama yang terdampak gempa tak boleh dihuni kembali. 

Akan tetapi warga telah disiapkan relokasi rumah siap huni yang dibangun di lahan yang diberikan oleh Pemerintah tersebut.