Update terbaru kasus gagal ginjal akut, Jokowi beri arahan menteri kabinet Indonesia Maju

JAKARTA INSIDER - Data terbaru kasus gagal ginjal akut pada anak berdasarkan data Kemenkes bertambah menjadi 245 anak dengan kasus 141 orang anak meninggal hingga Senin (24/10/2022).

Penyebaran kasus gagal ginjal akut terjadi pada beberapa provinsi. Seperti di DKI Jakarta dengan catatan 55 kasus, disusul Jawa Barat 34 kasus, Jawa Timur 27 kasus, Aceh 28 kasus, dan Sumatera Barat 17 kasus.

Melihat lonjakan kasus yang terus naik, Presiden Jokowi menggelar rapat internal dengan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju di Istana Bogor pada Senin (24/10/2022), sebagaimana dilansir JAKARTA INSIDER dalam YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (25/10/2022).

Baca Juga: Kasus gagal ginjal misterius kian hangat, Menkes Budi Gunadi angkat suara

Rapat internal yang digelar membahas terkait perkembangan kasus obat penyebab gagal ginjal dan memberikan arahan kepada seluruh jajarannya.

Arahan dari Kepala Negara RI itu, untuk mengutamakan keselamatan masyarakat Indonesia. Sebab, kasus ini bukan merupakan hal kecil tetapi menjadi masalah besar jika tidak ditangani dengan serius.

Jokowi memberi instruksi kepada Menteri Kesehatan untuk menghentikan sementara obat yang di duga menggunakan bahan pelarut di atas ambang batas yang ditetapkan.

Baca Juga: Risih dengan Israel, Iran kerahkan IRGC tangkap member intelijen Mossad yang berkeliaran

"Jangan menganggap masalah kecil, ini masalah besar. Saya pada hari Minggu sudah menyampaikan pada Menteri Kesehatan, untuk sementara obat yang di duga, meskipun masih diduga, hentikan terlebih dahulu, menunggu investigasi dari BPOM, pada seluru obat sirup yang menggunakan obat pelarut" kata Jokowi pada rapat internal.

Menurut Jokowi untuk sementara menghentikan peredaran obat sirup, juga diumumkan dan di informasikan secara luas terkait nama obat sirup yang terbukti mengandung bahan obat penyebab gagal ginjal akut.

Jokowi juga memberi arahan untuk melihat secara seksama penyebab gagal ginjal, sehingga bisa dipastikan penyebabnya. Selain itu, para menteri diminta untuk menyiapkan layanan kesehatan, pengadaan obat-obatan, dan pengobatan gratis bagi masyarakat.***