Pemerintah Pakistan turunkan tentara jika Imran Khan berontak di Islamabad

JAKARTAINSIDER – Imran Khan adalah mantan Perdana Menteri Pakistan yang sempat menjabat sebelum turun dan mendapat banyak konflik di negaranya.

Sebelumnya, Imran Khan telhlah di larang untuk berpolitik oleh pemerintah Pakistan.

Bulan lalu, Imran Khan beserta pendukung nya mengadakan pawai dan demonstrasi di Islamabad, Pakistan bulan lalu.

Hal ini pun tuai kecaman dari petinggi Pakistan hingga polisi Pakistan.

Baca Juga: Bantuan Indonesia untuk korban Banjir Pakistan sudah tiba di Provinsi Sindh

Pantang menyerah, Imran Khan tetap saja berpolitik dan menyerukan aksi.

Setelah pemimpin Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Fawad Chaudhry mengklaim semua pengaturan untuk long march partainya ke Islamabad berada dalam tahap akhir, pemerintah federal yang dipimpin Shehbaz Sharif memutuskan untuk memanggil tentara dan mengerahkan pasukan di ibu kota jika Ketua PTI Imran Khan menyerukan pawai.

keputusan itu diambil pada hari Selasa pada pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah.

Publikasi tersebut melaporkan bahwa Tentara Pakistan akan dikerahkan di Zona Merah ibu kota untuk menghentikan masuknya para pengunjuk rasa.

Menteri Dalam Negeri Pakistan Rana Sanaullah mengatakan bahwa kabinet telah memutuskan tidak akan mengizinkan PTI memasuki Islamabad dalam keadaan apapun.

Sebelumnya, Ketua PTI Imran Khan mengarahkan pekerja partai untuk bersiap-siap untuk ‘Pawai Haqeeqi Azadi’ di Islamabad dan meminta para pemimpin dan pekerja partainya untuk bersumpah bahwa mereka akan berpartisipasi dalam pawai panjang mengingat itu adalah jihad bagi negara.

Dalam pertemuan tersebut, para anggota diberitahu bahwa sekitar 20.000 orang diperkirakan akan berpartisipasi dalam long march.

Kerumunan keamanan teratas memutuskan untuk melibatkan Polisi Sindh, Rangers dan FC untuk memastikan hukum dan ketertiban di ibukota federal selama long march.

Angkatan Darat Pakistan, berdasarkan Pasal 245 Konstitusi, akan mengamankan gedung-gedung publik dan Enklave Diplomatik di Zona Merah.

Dalam pertemuan tersebut, para anggota memutuskan untuk memberlakukan larangan penuh membawa senjata.