JAKARTA INSIDER - Andre Rosiade, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra emosional saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar. MSU merupakan pengembang Meikarta. (13/2/23)
Andre Rosiade kesal dengan sikap angkuh pengembang kawasan hunian Meikarta, Lippo Grup yang menggugat konsumennya 56 miliar rupiah. Kekesalan Andre Rosiade ditumpahkan dengan menggebrak meja.
Pasalnya, Andre Rosiade sempat mendengar sikap pengembang kawasan hunian Meikarta, Lippo Grup yang mengatakan: "Kita bisa atur polisi, kita bisa atur Jaksa, kita bisa atur Hakim".
Baca Juga: Terjadi lagi! seorang remaja Palestina tewas ditembak oleh pasukan zionis Israel di Tepi Barat
Mendengar anggapan seperti ini, Andre Rosiade dengan nada tinggi mengatakan: "Ini Republik Indonesia. Bukan Republik Lippo. Tidak ada yang bisa ngatur republik ini. Oligarki kita hadapin. Berani sekali bapak menuntut konsumen. Bahkan dalam tuntutan bapak, harta bergerak dan tidak bergerak orang-orang itu mau disita di pengadilan. Sakit Jiwa. Bapak yang punya hutang, orang yang menuntut haknya, bapak zalimi".
Sebelumnya, Andre Rosiade mempertanyakan konsorsium mana saja yang menghilang dari proyek Meikarta. Pasalnya, sejumlah konsorsium disebut hengkang dari proyek ini sejak akhir 2018.
"Jangan-jangan perusahaan-perusahaan konsorsium itu perusahaan cangkang Lippo Grup di luar negeri. Wajar dong saya punya prasangka seperti ini. Ini penting untuk dijawab", ujar Andre Rosiade.
Baca Juga: PS Barito Putera berhasil benamkan Sang Sultan Rans Nusantara FC ke dasar klasemen
Menurut Andre Roside, tidak mungkin Lippo Grup mendiamkan perusahaan konsorsium yang hengkang dari proyek Meikarta.
"Kalau bapak-bapak tidak bisa jawab, tidak apa-apa. Kita agendakan memanggil CEO Lippo PT Lippo Karawaci Tbk John Riady untuk menjelaskan persoalan ini" ujar Andre Roside.
Rencananya komisi VI DPR akan memanggil CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady pada pertengahan Maret 2023.
Pemanggilan akan dilakukan setelah masa reses DPR. Menurut Andre Rosiade, John Riady yang merupakan putra dari James Riady, dipanggil karena yang bersangkutan punya kuasa melakukan pengendalian harian. Jika John Riady tidak bersedia, maka DPR berencana memanggil James Riady.