Gempa pertama yang terjadi pada Senin, 6 Februari 2023 kemarin melanda Turki pada dini hari dengan kekuatan M 7,8.
Tak berselang lama, negeri Erdogan itu kembali disusul gempa yang tak kalah menakutkan dengan kekuatan M 7,5.
Baca Juga: Ratusan WNI turut jadi korban bencana gempa bumi yang mengguncang Turki
Saat ini korban jiwa telah mencapai 21 ribu lebih dengan rincian 17.674 korban di Turki, sedangkan 3.377 ditemukan di Suriah.
Di tengah musibah yang melanda, setelah bencana dahsyat dengan kekuatan serupa pada 1999 ternyata pemerintah setempat membuat keputusan berupa 'pajak gempa'.
Peraturan itu dibangun sebagai dukungan ekonomi daerah yang mengalami kerugian karena terdampak gempa.
Pada mulanya, pajak yang diminta oleh pemerintah dibuat hanya sementara. Akan tetapi di tengah keberlangsungan pungutan tersebut berubah menjadi permanen.
Baca Juga: Dahsyatnya gempa di Turki dan Suriah hingga korban dilaporkan lebih dari 3 ribu jiwa
"Pada gilirannya, setelah gempa besar pada tahun 1999, yang menewaskan lebih dari 17.000 orang, Turki memperkenalkan apa yang disebut dengan 'pajak gempa' untuk memberikan dukungan sebagai akibat dari kerugian ekonomi akibat bencana tersebut," tulis Instagram @buddykuofficial.
Menurut ahli pajak lokal Ozan Bingol, sekitar 24 tahun terakhir, Turki diperkirakan telah mendapatkan kurang lebih Rp 88 miliar dari pungutan yang ditetapkan pasca gempa bumi dahsyat beberapa tahun silam.
"Disebut 'pajak komunikasi khusus' oleh pemerintah, pajak itu adalah salah satu dari enam pajak yang diberlakukan setelah bencana itu. Ini awalnya diperkenalkan sebagai tindakan sementara, tetapi kemudian menjadi pungutan permanen," jelas ahli pajak Ozan Bingol.
Baca Juga: Internal Ukraina kembali berselisih, kini masalah pengadaan jet tempur
Penarikan pajak gempa itulah yang membuat rakyat Turki kecewa dan marah pada pemerintahan Erdogan.
Rakyat merasa percuma membayar pungutan itu ketika penanganan akibat gempa bumi kali ini tetap lambat.***