Baca Juga: Buntut korupsi di tengah perang Ukraina, Zelenskyy larang warganya bepergian ke luar negeri
Tahapan ketiga adalah penandatanganan MoU oleh pimpinan partai politik agar memenuhi syarat kecukupan presidential threshold 20 persen.
“MoU ini idealnya mengatur komitmen ketiga parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi, sekaligus memberi mandat kepada Bacapres untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya,” jelas AHY.
Tahapan keempat adalah mengumumkan secara resmi Koalisi Perubahan dan pasangan bacapres-bacawapres sebagai paket komplit.
Paket komplit ini menurut AHY merupakan satu keharusan agar pasukan Koalisi Perubahan yang dibentuk betul-betul siap tempur, untuk memenangkan Pemilu 2024.
"Insya Allah tidak akan ‘masuk angin’ oleh infiltrasi pasukan lawan yang menjanjikan berbagai hal, padahal sebenarnya bertujuan untuk memecah belah dan mengadu domba Koalisi Perubahan,” ujar AHY.
Partai Demokrat, lanjut AHY, terbuka jika ada partai lain yang ingin ikut serta dalam Koalisi Perubahan ini.
“Prinsipnya, bagi Demokrat, Koalisi Perubahan adalah koalisi yang terbuka. Yang terpenting, kita memiliki cara pandang dan komitmen yang sama, agar saling menguatkan, bukan saling melemahkan,” ungkap AHY.
Mengenai momen deklarasi juga harus tepat. "Faktor momentum percepatan deklarasi ini juga menjadi penting agar koalisi dan pasangan yang diusung bisa mendapatkan keuntungan waktu menyiapkan infrastruktur pemenangan, dari tingkat pusat hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS)", ujar AHY.
AHY menyadari lawan terberat Koalisi Perubahan adalah mereka yang memiliki sumber daya dan logistik melimpah.
“Ini bagian dari ikhtiar bersama untuk menjemput takdir. Insya Allah ini akan menjadi game changer. Sehingga koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem, serta Bacapres dan Bacawapres yang diusungnya, bisa mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” ujar AHY.
Baca Juga: Kementerian Agama terus berkoordinasi dengan Komisi VIII DPR terkait skema pembiayaan haji
Semula, deklarasi Koalisi Perubahan dijadwalkan dilakukan 10 November 2022. Tapi batal.
Juru bicara PKS Muhammad Kholid menyatakan agenda Deklarasi Koalisi Perunahan batal dilakukan karena adanya ketidaksesuaian yang membuat deklarasi belum dapat dilaksanakan.