Mereka juga akan menyampaikan solidaritas dan juga akan membahas strategi untuk menggiatkan dan melindungi hak anak perempuan dan perempuan," kata juru bicara Wasekjen PBB Farhan Haq.
"Para delegasi PBB itu nantinya akan memberikan edukasi kepada wanita Afghanistan tentang perlunya menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama bagi anak perempuan dan perempuan." Sambungnya.
Usai Taliban kembali mendominasi dan berkuasa di Afghanistan pada 15 Agustus 2021 silam, Afghanistan dalam goncangan serius.
Banyak terjadi gangguan keuangan internasional yang telah membuat Afghanistan yang dilanda perang itu menghadapi krisis ekonomi, kemanusiaan dan juga HAM.
Anak perempuan dan perempuan seaman tak ada harganya oleh para Taliban.
termasuk hak atas pendidikan yang dirampas oleh Taliban dengan peraturan haramkan sekolah.
Sejak Taliban luncurkan peraturan gila itu, ribuan perempuan kehilangan pekerjaan mereka atau terpaksa berhenti bekerja dari lembaga pemerintah dan sektor swasta.
Anak perempuan di Afghanistan juga dilarang mengenyam pendidikan sekolah menengah.
Banyak perempuan yang menuntut agar hak-hak mereka dikembalikan melalui aksi turun ke jalan dan aksi protes.
Bilawal Bhutto Zardari sebagai menteri Pakistan sudah mengecam perlakuan taliban, akan tetapi Taliban tak beri response apapun.***