JAKARTA INSIDER - Pemerintah, 30 Desember 2022 resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Pemerintah mengklaim penerbitan Perpu Cipta Kerja tersebut didasarkan pada sejumlah alasan mendesak. Seperti antisipasi terhadap kondisi ekonomi global.
Dilansir JAKARTA INSIDER dari laman presidenri.go.id, Minggu (1/1/2023), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penerbitan Perpu Cipta Kerja didasarkan pada sejumlah alasan mendesak seperti antisipasi terhadap kondisi ekonomi global.
Pertama, katanya, menyangkut kebutuhan mendesak dimana pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait dengan ekonomi Indonesia menghadapi resesi global.
Kemudian peningkatan inflasi, adanya ancaman stagflasi dan juga beberapa negara berkembang yang sudah masuk ke IMF sudah lebih dari 30 negara.
Selain itu, Airlangga Hartarto menjelaskan, kondisi geopolitik akibat perang antara Rusia dan Ukraina, serta konflik lainnya yang belum usai juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja itu.
Kemudian, katanya, sejumlah negara saat ini juga masih menghadapi krisis pangan, energi, dan keuangan.
Dia menyebutkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja sangat memengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam mau pun di luar negeri.
Di sisi lain, pemerintah terus berupaya untuk menjaring investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, keberadaan Perpu Cipta Kerja itu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, termasuk bagi pelaku usaha.
Baca Juga: Barcelona mengakhiri tahun 2022 dengan berada di peringkat pertama Laliga
“Tahun 2023 karena kita sudah mengatur budget defisit kurang dari 3 persen dan ini mengandalkan kepada investasi, " katanya kepada pers di Kantor Presiden, Jumat (31/12/2022).
Tahun 2023, investasi diminta ditargetkan Rp1.200 triliun.