politika

Amien Rais tuding rejim jegal Partai Ummat lolos Peserta Pemilu 2024

Kamis, 15 Desember 2022 | 10:55 WIB
Amien Rais didampingi fungsionaris Partai Ummat, memberikan keterangan pers soal dugaan keterlibatan rejim jegal Partai Ummat

JAKARTA INSIDER - Partai Ummat, satu-satunya partai politik baru dan non-parlemen yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Bahkan, sebelum diumumkan oleh KPU, Amien Rais, Ketua Majelis Syura Partai Ummat sudah mengetahuinya.

Partai Ummat, yang dimotori Amien Rais, berdiri pada 28 April 2021, bertepatan dengan 17 Ramadan 1442 H.

Amien Rais mengatakan gagalnya Partai Ummat sebagai peserta Pemilu 2024 dikarenakan adanya kekuatan besar yang  memang ingin menyingkirkan Partai Ummat lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Baca Juga: Bangga! Didier Deschamps senang timnas Prancis menuju final melawan Argentina

"Atas perintah kekuasaan politik yang besar, Partai Ummat dianggap sebagai satu-satunya yang disingkirkan sehingga tidak bisa ikut Pemilu 2024,” kata Amien Rais.

Dalam akun insta@partaiummatofficial, dikutip JAKARTA INSIDER, Amien Rais menjelaskan, "Partai Ummat mendapatkan info A1 bahwa KPU bakal meloloskan semua partai baru dan non-parlemen, kecuali Partai Ummat. Info ini valid."

Amien Rais menduga kuat kekuatan besar  rezim saat ini yang membuat Partai Ummat tidak lolos verifikasi faktual.

Baca Juga: Jadi mantu Presiden Jokowi, Erina Gudono menerima sejumlah beasiswa hingga penghargaan, buat kaget

"Keputusan ini sangat bias dan penuh kejanggalan. Terlebih lagi, sudah beredar informasi di media mainstream terjadi manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai tertentu," ujar Amien Rais.

Atas keputusan KPU yang tidak meloloskan Partai Ummat sebagai peserta Pemilu 2024, lanjut Amien Rais, Partai Ummat akan mengajukan warkat kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berisi tiga tuntutan.

Yang pertama, agar seluruh hasil verifikasi KPU terhadap partai baru dan parlemen untuk diaudit tim independen.

Baca Juga: Erdogan ngamuk setelah mengetahui sebagian pasukan Kurdi dibawah kendali Rusia, telepon Putin bahas ini...

Kedua, menuntut seluruh hasil verifikasi administrasi KPU terhadap partai parlemen diaudit secara independen dan dibuka ke publik

Ketiga, menuntut DKPP untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU pusat mengenai hasil verifikasi faktual di daerah dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran.

Halaman:

Tags

Terkini