JAKARTA INSIDER - Jejak politik dinasti di Indonesia telah ada sejak awal kemerdekaan.
Bahkan dalam era kepemimpinan Sukarno (1945-1967), banyak pemimpin daerah dan anggota parlemen nasional yang berasal dari keluarga yang sama.
Praktik politik kekeluargaan ini tidak pernah sepenuhnya teratasi, meskipun Sukarno berjanji untuk mengakhirinya.
Pada masa pemerintahan Sukarno, korupsi merajalela di dalam pemerintahan.
Baca Juga: Elon Musk Bertemu dengan Narendra Modi: Bahas Energi hingga Spiritualitas
Setelah Sukarno digulingkan dan digantikan oleh Suharto, politik dinasti dan praktik korupsi semakin berkembang dengan cepat.
Suharto memanfaatkan kekuatan militer dan menempatkan keluarganya di pos-pos kunci untuk menjaga kekuasaannya.
Ia juga menggunakan taktik patronase agar tetap berkuasa secara langgeng.
Meskipun era reformasi demokrasi setelah tahun 1998 membuka peluang bagi kelompok-kelompok baru, praktik politik dinasti tetap menjadi bagian yang lazim dalam politik Indonesia.
Baca Juga: Tongkat Pangeran Diponegoro: Penyebab Anies Baswedan Dicopot Jabatan dari Menteri
Bahkan hingga saat ini, politik dinasti semakin mengakar kuat di tingkat nasional maupun di daerah, seperti yang terjadi dengan keluarga Jokowi yang terlibat dalam politik.
Data yang disampaikan oleh Yoes C. Kenawas, seorang spesialis politik dinasti dari Northwestern University, menunjukkan bahwa jumlah politisi dinasti yang berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Banyak politisi dinasti yang memenangkan pemilihan karena dukungan dari keluarga dan jaringan yang dimiliki.
Baca Juga: SBY Mimpikan Rekonsiliasi: Presiden Jokowi Sambut Hangat