JAKARTA INSIDER - Jusuf Hamka salah satu pengusaha Indonesia yang sekarang menjadi sorotan pasca dirinya menagih hutang ke negara.
Awalnya hutang negara terhadap pengusaha jalan tol yang bernama Jusuf Hamka hanya Rp 179 Miliar.
Jusuf Hamka pemilik perusahaan yang bernama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), dimana pemerintah Indonesia mempunyai hutang terhadap perusahaan tersebut.
Bahkan perkara hutang negara kepada Jusuf Hamka ini sudah inkrah di pengadilan hingga Mahkamah Agung.
Kini yang terbaru Menkopolhukam merespon pernyataan dari Jusuf Hamka tersebut, menurut Mahfud MD negara harus membayar hutang kepada pihak swasta kalau memang terbukti punya hutang.
"Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar itu perintah Presiden akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka,''kata Mahfud MD.
Menurut Mahfud MD, Presiden Jokowi sebanyak dua kali pada saat rapat resmi menyampaikan arahan supaya ditagih di Kementerian Keuangan.
''Itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami betuk dan berdasar arahan presiden dalam dua kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar,''papar Mahfud.
Bahkan menurut Mahfud sudah menjadi kewajiban negara membayar hutang kepada pihak swasta yang sudah melakukan usaha secara sah.
''Karena itu adalah kewajiban negara atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah,''ujarnya.
Mahfud MD bahkan bersedia membantu secara teknik kepada Jusuf Hamka kalau diperlukan untuk menagih kepada pihak Kementerian Keuangan.
''Silahkan langsung ke Kementerian Keuangan nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan,''tambahnya.