JAKARTA INSIDER - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dikabarkan dipecat PDIP usai menolak Israel ikut serta di Piala Dunia U-20.
Beberapa waktu lalu, Ganjar Pranowo memang sempat melontarkan statment jika dirinya menolak keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 yang digelar Mei 2023 di Indonesia.
Ganjar Pranowo beralasan penolakan terhadap timnas Israel di Piala Dunia U-20 ini didasari komitmen Presiden RI pertama Soekarno.
Baca Juga: Jadwal acara TV RCTI Rabu 29 Maret 2023, Preman Pensiun 8 tayang dua kali, Jangan sampai lewatkan!
"Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," kata Ganjar beberapa waktu lalu.
Alhasil penyataan Ganjar Pranowo tersebut menyebutkan jika dirinya dipecat sebagai kader PDIP lantaran Israel ikut serta di Piala Dunia U-20.
Informasi mengenai Ganjar Pranowo dikabarkan dipecat PDIP usai menolak Israel ikut serta di Piala Dunia U-20 berawal dari unggah YouTube CCTV Politik pada Selasa 28 Maret 2023.
Lantas benarkah kabar Ganjar Pranowo dikabarkan dipecat PDIP usai menolak Israel ikut serta di Piala Dunia U-20?
Dikutip Jakarta Insider dari laman Turn Back Hoax, klaim yang menyebut Ganjar Pranowo dikabarkan dipecat PDIP usai menolak Israel ikut serta di Piala Dunia U-20 adalah salah alias hoax.
Setelah ditelusuri dalam video tersebut tidak ada penyataan dari PDIP terkait pemecatan Ganjar Pranowo sebagai kader PDIP imbas penolakannya pada timnas Israel di Piala Dunia U-20.
Baca Juga: Ngakak! Prajurit TNI ini gunakan pembalut wanita untuk melapisi kaki sebelum memakai kaus kaki
Video diawali oleh cuplikan wawancara Hasto Kristiyanto mengenai pemecatan Kader yang terkena OTT KPK, video tersebut berasal dari kanal Youtube CNN Indonesia yang diunggah pada 2019 lalu, sehingga yang dimaksud tentu bukanlah Ganjar Pranowo yang mengalami pemecatan.
Di tengah durasi tiba-tiba pembahasan beralih ke tanggapan dari Anthony Budiawan, seorang Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), mengenai transaksi mencurigakan senilai 300 triliun yang muncul dari Kementerian Keuangan.