"Geografis wilayah Kepulauan Seribu berbeda dengan lima wilayah kota, sehingga keberadaan posko bersama ini dapat memudahkan pemantauan Pemilu 2024 di semua pulau," ujar Eric, dikutip JakartaInsider.id dari laman Pemkab Pulau Seribu.
Posko tidak hanya berfokus pada pulau-pulau Kepulauan Seribu.
Sebuah posko juga didirikan di Gedung Mitra Praja, Jakarta Utara, untuk memfasilitasi koordinasi lintas wilayah.
Baca Juga: Ketidakonsistenan Pernyataan Anies dan Cak Imin, Pengamat Sebut Kubu AMIN Berhati-Hati
Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, turut memberikan dukungan terhadap pembentukan posko ini.
Ia menekankan bahwa setiap warga Kepulauan Seribu memiliki hak pilihnya dan bahwa pendatang yang berkunjung selama Pemilu juga akan didata sebagai langkah antisipasi.
"Begitu juga jika ada pendatang berkunjung ketika Pemilu, dilakukan pendataan sebagai antisipasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Sigit.
Baca Juga: Viral! Diah Wulan Sari, Sosok Wanita yang Berteriak Kasar pada Anies Baswedan saat Debat Capres
Dalam konteks ini, Kabupaten Kepulauan Seribu terus membangun komunikasi yang efektif dengan semua komponen terkait, termasuk KPU dan Bawaslu.
Hal ini menunjukkan komitmen penuh dalam memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip demokrasi.
Pemilu 2024 di Kepulauan Seribu bukan hanya sekadar proses pencoblosan, tetapi juga upaya bersama untuk memperkuat fondasi demokrasi.
Baca Juga: KPU terus mendata surat suara rusak, proses pengecekan dan penggantian dijamin tanpa biaya tambahan
Dengan adanya Posko Bersama Pemilu 2024, diharapkan sinergi antarlembaga dan partisipasi masyarakat dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga integritas dan keberlangsungan demokrasi di Kepulauan Seribu. ***