Dalam penelusuran terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2020-2024, anggaran Kementerian Pertahanan tercatat sebesar Rp131,9 triliun.
Sedangkan untuk program modernisasi alutsista, non-alutsista, serta sarana dan prasarana pertahanan senilai Rp35,88 triliun.
Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) telah melakukan klarifikasi terkait pernyataan Anies.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tegaskan buka data bukan seperti toko kelontong, ini tentang keamanan nasional
Mereka menjelaskan bahwa anggaran Kemhan sebesar Rp700 triliun tersebut mencakup lima tahun dan bukan untuk pembelian alutsista bekas.
Juru bicara Anies Baswedan, Billy David, menjelaskan bahwa anggaran tersebut mencakup periode 2019-2024.
Meskipun beberapa media melakukan fact-checking terhadap klaim Anies, Billy menekankan bahwa anggaran sebesar Rp700 triliun bukan untuk pembelian alutsista bekas.
Billy juga menyebut ada dua alasan mengapa Prabowo tidak transparan terkait anggaran tersebut.
Pertama, terkait proses legislasi Komisi I DPR yang beberapa kali dilakukan secara tertutup dengan Kemhan.
Kedua, partai politik di dalam Komisi I DPR yang disebutkan Prabowo sebagai proses legislasi.
"Dan kalau proses keterbukaan itu ada dua hal yang pertama ketika Pak Prabowo saya kutip pernyataannya bahwa ada 2 alasan kenapa itu nggak dibuka selain bersifat rahasia. Yang pertama tentang proses legislasi di Komisi I, kita beberapa kali ingat dengan mudah sekali menemukan bahwa beberapa kali pertemuan Komisi I dengan Kemhan dilakukan secara tertutup," katanya, dikutip JakartaInsider.id dari YouTube Kompas Tv.
Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies Baswedan mengkritik anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp700 triliun yang dianggapnya untuk membeli alutsista bekas.
Meskipun timnas Anies dan AMIN telah meluruskan pernyataan tersebut, perdebatan terkait transparansi anggaran Kemhan masih terus berlanjut.