JAKARTA INSIDER - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengimbau agar tidak ada pihak yang mengintervensi pemilu dinilai sebagai langkah awal, namun tidak cukup untuk menjamin netralitas.
M. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, menekankan perlunya tindakan tegas dan konkret untuk membuktikan netralitas Jokowi.
"Permintaan presiden yang cenderung imbauan itu tentu tidak cukup. Namanya imbauan tentu tidak memiliki kekuatan mengikat untuk memaksa semua penyelenggara dan pihak-pihak terkait untuk tidak mengintervensi pemilu," ungkap Ritonga.
Baca Juga: Relawan Rumah Jokowi kecewa, lepas baju di depan Puan Maharani, serukan dukungan untuk Ganjar
Ritonga menekankan bahwa Presiden harus menerbitkan payung hukum yang kuat sebagai pegangan bagi seluruh lembaga negara.
Instruksi yang diikuti oleh sanksi berat untuk pelanggaran akan membuat lembaga seperti BIN, TNI, Polri, kementerian, lembaga kepresidenan, dan pemerintah daerah berpikir panjang sebelum mengintervensi pemilu.
Selain itu, KPU dan Bawaslu juga harus menjaga netralitas dengan tegas.
Presiden perlu memastikan bahwa kedua lembaga tersebut tetap taat asas dan tidak tergoda oleh peserta pemilu untuk bertindak tidak netral.
"Presiden tidak cukup menghimbau, harus mengeluarkan instruksi dengan sanksi tegas kepada semua lembaga terkait yang potensial mengintervensi pemilu. Hanya dengan begitu, intervensi terhadap pemilu dapat diminimalkan," tambah Ritonga.
Baca Juga: Kebijakan rasional PDIP: Analisis dosen UNAIR tentang Jokowi dan Megawati
Jokowi Jangan Seenaknya: Tantangan Netralitas dalam Pilpres 2024
Dr. Mohammad Syaiful Aris, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Airlangga Surabaya, mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk membuktikan netralitasnya dengan tindakan nyata.
Netralitas bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam sikap dan perilaku, termasuk menghindari penggunaan kewenangan untuk keuntungan calon tertentu.
"Saat ini, netralitas yang selama ini digaung-gaungkan, jangan sekadar 'lip service'," tegas Syaiful.