JAKARTA INSIDER - Dunia politik Indonesia baru-baru ini digemparkan oleh pengungkapan Partai Hijau Indonesia terkait upaya penyusupan intel di tubuh partai tersebut.
Kabar ini mencuat setelah akun resmi Partai Hijau Indonesia di Twitter mengungkapkan kejadian tersebut pada tanggal 17 September 2023.
Partai Hijau Indonesia (@partai_hijau) dalam cuitannya menyebutkan bahwa mereka, yang bahkan belum berpartisipasi dalam pemilu 2024, pernah hampir menjadi korban upaya penyusupan intel.
Kejadian ini ternyata terjadi pada bulan Agustus 2022 lalu, ketika salah satu anggota partai menerima pesan dari seseorang yang mengaku ingin bergabung dengan partai.
Namun, ketika nomor ponsel orang tersebut diperiksa melalui aplikasi Getcontact, terungkap bahwa dia adalah anggota dari organisasi masyarakat yang memiliki indikasi afiliasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN).
Tentu saja, isu ini menimbulkan pertanyaan serius terkait dengan praktik politik di Indonesia.
Baca Juga: Kaesang Pangarep resmi menjadi Ketua Umum PSI: Optimisme anak muda untuk masa depan lebih baik
Dalam negara yang menjunjung prinsip demokrasi, penggunaan aparat dan sumber daya negara untuk kepentingan politik pribadi menjadi isu yang memicu perdebatan luas.
Menurut Partai Hijau Indonesia, seharusnya kasus semacam ini mendapatkan sorotan tajam dari publik dan pihak berwenang.
Seiring dengan pernyataan kontroversial ini, Partai Hijau Indonesia juga menyoroti fakta menarik lainnya.
Baca Juga: Menlu Retno Marsudi berbicara di PBB mewakili Indonesia, bawa semangat Bandung kepada dunia
Mereka mengungkapkan bahwa anggaran Badan Intelijen Negara (BIN) mencapai lebih dari 10 triliun rupiah per tahun, namun ternyata mereka tidak mampu mendapatkan layanan premium dari Getcontact untuk menyembunyikan identitas.
Hal ini, meskipun mungkin terlihat sepele, sebenarnya menggarisbawahi pentingnya transparansi anggaran publik dan penggunaan sumber daya negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan yang lebih esensial.