Partai Nasdem kritik pemerintahan Jokowi, anggota DPR: Pekerjaan Rumah belum selesai!

JAKARTA INSIDER - Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang telah mengemban tugas memimpin negeri selama beberapa tahun, tampaknya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan lebih lanjut.

Pandangan ini diberikan oleh anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kresna Dewanata Phrosakh, dalam kritiknya yang tajam terhadap berbagai isu yang belum terselesaikan.

Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan adalah situasi para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Baca Juga: NasDem Tower, markas besar Partai Nasdem yang megah dan modern di pusat kota Jakarta

Kresna menggarisbawahi bahwa tantangan yang dihadapi PMI di luar negeri masih memerlukan perhatian lebih mendalam.

Ia pun menyoroti keterbatasan anggaran yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam menangani sejumlah masalah terkait PMI.

"Contohnya terkait bagaimana para imigran kita di luar negeri. Itu juga perlu perhatian khusus terkait anggaran. Anggaran dari Kemenlu saya rasa masih belum layak," ujar Kresna dengan tegas, usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (16/8).

Baca Juga: Partai Nasdem rayakan ulang tahun ke 72, dihadiri oleh Anies Baswedan dan AHY

Kresna mengungkapkan keprihatinannya terhadap sejumlah isu yang melibatkan PMI, seperti kasus PMI ilegal, ketidaksesuaian upah PMI dengan standar yang layak, dan maraknya perdagangan manusia ke luar negeri.

Ia mengaitkan permasalahan ini dengan kurangnya penyesuaian UU Keuangan yang lama terhadap kondisi inflasi di luar negeri.

"Mengacu pada UU Keuangan yang lama, yang tidak disesuaikan dengan inflasi di luar negeri, masih banyak pekerja kita di luar negeri yang belum dapat upah sesuai. Itu banyak sekali ditemukan ketika kita kunjungan ke luar negeri," jelasnya.

Baca Juga: Mohammad Ramdhan Pomanto Wali Kota Makassar keluar dari Partai Nasdem

Di ranah pertahanan, Kresna juga memberikan sorotan terhadap ketidakcapaian Minimum Essential Force (MEF), yang merupakan prioritas penting dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara.

Ia berpendapat bahwa MEF masih belum tercapai dengan baik dan menimbulkan pertanyaan mengenai pengalokasian anggaran yang tepat.