Ahok usul pindahkan kantor Pertamina ke IKN, politisi PKS ingatkan hal ini

JAKARTA INSIDER – Baru-baru ini, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengusulkan usulan rencana pemindahan kantor operasional Pertamina ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Ahok mengatakan, maksud pemindahan seluruh kantor Pertamina ke Balikpapan agar berdekatan dengan IKN. Selain juga untuk pemerataan pembangunan.

"Presiden kan inginnya ada pemerataan pembangunan. Jadi kira-kira nanti Jakarta itu hanya kantor perwakilan. Nah yang mungkin yang harus pindah pertama itu PT Kilang Pertamina dan PT Pertamina Hulu Energi," jelas Ahok.

Baca Juga: DPR minta Kapolri tindak tegas oknum Polri yang terlibat TPPO jual beli ginjal

Usulan Ahok mendapat beragam reaksi, tak terkecuali dari kalangan DPR.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Ahok untuk mempertimbangkan kembali usulan rencana pemindahan kantor operasional Pertamina ke IKN di Kalimantan Timur. Apalagi, tambahnya, sampai membuat narasi yang dapat mengundang kontroversi dengan mengatakan kantor Pertamina di Jakarta hanya sewa.

Mulyanto menilai usulan tersebut sebagai sebuah sikap yang buru-buru. Ia menyarankan harusnya Komut Pertamina fokus pada tugas dan kewenangannya untuk membawa Pertamina mengembangkan usaha di bidang migas, bukan ke hal lain di luar kompetensinya.

Baca Juga: Cita Citata lepas nama panggung usai setahun dinikahi Didi Mahardika, balik ke nama asli Cita Rahayu

"Ahok jangan politisasi Pertamina dengan mendorong BUMN Migas ini pindah ke IKN dan berinvestasi di luar kompetensi intinya di sana. Pertamina sebaiknya fokus pada bidang usahanya di sektor migas, ketimbang cawe-cawe pada pekerjaan lain di luar kompetensinya," ujar Mulyanto kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Mulyanto menegaskan Ahok harusnya berkoordinasi dahulu secara internal dengan direksi di level korporasi sebelum dibawa ke luar.

“Jangan gagasan yang masih mentah sudah dilempar ke publik. Ini kontra produktif bagi penerimaan publik terhadap Pertamina,” tambah politisi Fraksi PKS ini.

Baca Juga: Sinopsis Bhagya Lakshmi episode 367 ASTAGA! Malishka menyelamatkan Balwinder, kejahatan mereka terus berlanjut

Apalagi, lanjutnya, kalau ide-ide mentah tersebut berbau politis. Ia menekankan bahwa tugas Komisaris Utama adalah terkait pengawasan perusahaan bukan pelaksanaan aksi korporasi. Sehingga, Mulyanto menilai Ahok sudah melampaui kewenangannya.

Menurut Mulyanto, kemampuan investasi Pertamina yang masih terbatas, sebaiknya diarahkan langsung pada proyek-proyek strategis migas yang masih membelit.