Presiden Jokowi ambil langkah awal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia

JAKARTA INSIDER - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan program Pelaksanaan Rekomendasi Nonyudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Indonesia.

Langkah ini diawali dengan peluncuran program di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh pada Selasa (27/06/2023).

Presiden Jokowi menegaskan bahwa program ini merupakan langkah awal dalam menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.

Program ini secara khusus diluncurkan di Aceh, terutama di Kabupaten Pidie, karena tempat ini menyimpan kisah dari tiga peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.

Baca Juga: Presiden Jokowi Melantik Duta Besar RI: Perkuat Diplomasi Indonesia di Mata Dunia

Presiden Jokowi menjelaskan, "Di sini memang ada tiga peristiwa, di Pidie Rumah Geudong, di Simpang KKA, dan di Jambo Keupok."

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Aceh sebagai tempat dimulainya upaya penyelesaian pelanggaran HAM.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat akan berlanjut.

Baca Juga: SBY Mimpikan Rekonsiliasi: Presiden Jokowi Sambut Hangat

Ini adalah langkah awal yang ditujukan untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi.

Meskipun langkah yudisial tetap bisa diambil jika terdapat bukti yang kuat dan melalui prosedur yang ditetapkan, Presiden Jokowi menekankan pentingnya melaksanakan langkah nonyudisial dalam menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM.

Presiden juga mengungkapkan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat.

Dalam peluncuran program ini, sejumlah korban dan keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM berat menyambut baik langkah yang diambil oleh pemerintah.

Baca Juga: Presiden Jokowi Meninjau Pembangunan Smelter PT Amman Nusa Tenggara Barat