Frustasi dengan maraknya penyalahgunaan anggaran, Gus Imin serukan strategi pembangunan nasional dari desa

JAKARTA INSIDER - Strategi pembangunan nasional dari atas (top-down) banyak menimbulkan penyalahgunaan anggaran.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) yang kembali menyerukan pentingnya mengubah strategi pembangunan nasional menjadi dari bawah (bottom-up).

Menurut Gus Imin, strategi pembangunan nasional dari bawah bisa diwujudkan dengan cara salah satunya menambah Dana Desa menjadi Rp5 miliar per tahun.

Baca Juga: GEGER! Eks Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengaku dapat informasi arah putusan MK terkait pemilu

"Saya bersyukur bisa bertemu dengan para Kepala Desa para Kuwu se-Indramayu dan Cirebon. Ini pertemuan yang sangat penting karena saya memang sedang menyusun rangkaian dan rencana besar untuk Indonesia mulai tahun 2024," ujar Gus Imin, sebagaimana dikutip JAKARTA INSIDER dari dpr.ri.go.id pada Senin (29/5/2023).

Gus Imin juga memaparkan alasan cita-citanya menambah Dana Desa dari yang sebelumnya Rp1 miliar per tahun menjadi Rp5 miliar per tahun.

Satu hal yang ia tekankan yakni maraknya penyalahgunaan anggaran saat strategi yang diterapkan model dari atas (top-down).

Baca Juga: Ijazah vs pengalaman, Universitas Indonesia kalah dengan lulusan STM ketika daftar kerja!

"Ceritanya sederhana, saya sudah frustasi lihat korupsi di mana-mana. Bansos nggak jelas arahnya, terakhir beras juga menjadi masalah," kesalnya.

"Belum lagi, munculnya laporan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas bahwa ada sekitar Rp500 triliun anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran," sambungnya.

Menurutnya, dana sebesar itu ternyata habis hanya untuk rapat perencanaan dan juga studi banding pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran.

Baca Juga: Tiko anak ibu Eny resmi menikah dengan Nadiyah kekasihnya, Jhon LBF beri pesan menyentuh: Pastikan istrimu...

Hal ini berarti adanya inefisiensi dan penyalahgunaan penggunaan anggaran.

Bahkan di kementerian lainnya juga ada yang penggunaan anggarannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.