Perjalanan hidup Ganjar Pranowo, dari pedagang bensin eceran hingga jadi Capres PDIP

Baca Juga: Mengenang Moonbin ASTRO, mantan artis cilik yang dikenal lembut, murah senyum dan pekerja keras

Kemudian Ganjar bergabung sebagai kader PDIP ditahun 1992, alasan Ganjar memilih PDIP, karena dinilai sebagai antitesis dari rezim Presiden Soeharto.

Usai lulus kuliah pada tahun 1995, Ganjar Pranowo kemudian mencoba peruntungan sebagai konsultan pengembangan SDM, di sebuah perusahaan swasta.

Namun, selama 4 tahun karir profesionalnya stuck, tahun 2022 Ganjar pun memantapkan diri untuk menekuni politik praktis dan mendapat kesempatan menjadi Deti satu badan pendidikan dan pelatihan pusat atau badiklat pus PDIP.

Baca Juga: Hari Buruh 2023 jatuh pada hari apa? Apakah libur? Kenali sejarah lahirnya May Day..

Dua tahun berlalu, tepatnya pada tahun 2004, Ganjar akhirnya ditugaskan menjadi anggota DPR RI fraksi PDIP periode 2004-2009.

Mulai dari sini karirnya kian cemerlang, sebagai DPR RI partai oposisi, Ganjar lihai mengkritik pemerintahan presiden SBY, Ganjar juga tidak ragu memberikan kritik lembaga tempat dirinya bernaung salah satunya ketika DPR berlarut-larut gagal menyepakati dua materi dalam RUU Pemilu anggota DPR DPD dan DPRD pada tahun 2008.

Ganjar Pranowo pun kembali menduduki kursi DPR, pada periode 2009-2013, seusai habis masa jabatannya di DPR.

MiBaca Juga: Tips mengatasi mabuk (motion sickness) perjalanan saat mudik melalui darat dan laut, lakukan hal ini....

Kemudian Ganjar ditugaskan PDIP untuk maju sebagai Gubernur dalam Pilkada Jawa Tengah periode 2013 sampai 2018, saat itu ia menang dengan suara 48,82 persen, dibandingkan dengan pesaingnya yakni Bibit Waluyo dan Sudijono Sastroatmodjo.

Selanjutnya, pada Pilkada periode berikutnya, Ganjar pun kembali menang dengan jumlah suara sebesar 58,78 persen, selama menjabat dijabatan publik tersebut.

Ganjar Pranowo mendapatkan sejumlah penghargaan mulai dari kepala daerah inovatif, untuk kategori layanan publik tahun 2014 hingga pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbaik dari KPK tahun 2017. ***