Hastag Sri Mulyani mundur! trending di twitter, Ini komentar Menkeu...

JAKARTA INSIDER - Tagar atau hastag Sri Mulyani mundur trending Twitter hari ini, Jumat 10 Maret 2023.

Hastag Sri Mulyani mundur trending Twitter lantaran terungkapnya kasus rekening gendut milik pejabat pajak dan bea cukai.

Nama Sri Mulyani trending Twitter dalam beberapa hari ini menjadi sorotan sebab sebagai Menkeu, dirinya bertanggung jawab dengan kasus yang menyeret anak buahnya.

Baca Juga: Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dipanggil KPK soal harta mewah, Tagar Sri Mulyani mundur trending!

Dikutip JAKARTA INSIDER dari Twitter, hastag Sri Mulyani mundur dihiasi kekecewaan masyarakat pada kinerja Kemenkeu yang ia pimpin.

Apalagi dalam beberapa hari terakhir, anak buah Sri Mulyani seperti Rafael Alun Trisambodo dan terbaru Andhi Pramono menyita perhatian publik usai kerap memamerkan harta kekayaannya.

Sebagian netizen pun mengaku setuju dengan Sri Mulyani mundur sebagai Kemenkeu.

Baca Juga: Pakai jam tangan ratusan juta, Andhi Pramono dipanggil Kemenkeu, benarkah terancam dipecat?

Penyebabnya netizen menilai Sri Mulyani tak mampu memimpin Kemenkeu apalagi anak buahnya banyak terseret kasus hukum.

"#SriMulyaniMundur setuju banget," tulis @tutuy***

Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menyebut transaksi mencurigakan di Kemenkeu senilai Rp300 triliun merupakan akumulasi sejak 2009 dengan melibatkan sebanyak 460 orang.

Baca Juga: Sidang Isbat penetapan awal Ramadhan 2023, Kemenag pantau hilal di 124 titik, ini dia lokasinya...

"Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih sejak itu, tidak ada kemajuan informasi, sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu. Sehingga akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun," kata Mahfud MD.

Sementara itu ditanya soal transaksi Rp300 triliun, Sri Mulyani mengaku baru hari ini menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai transaksi.

Sri Mulyani mengaku sempat berkomunikasi dengan Mahfud Md dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.