Amerika Serikat ikut campur dalam konflik panas Iran vs Israel, Menlu Abbas Araghchi sebut Teheran punya kejutan untuk Washington

JAKARTA INSIDER - Amerika Serikat ikut terlibat mencampuri konflik Iran vs Israel di Timur Tengah.

Sebelumnya, Amerika Serikat ( AS ) berhasil menargetkan tiga fasilitas utama nuklir Iran yang berhasil menghancurkan pusat nuklir di Iran.

Oleh sebab itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Aragchi, mengatakan bahwasanya Amerika Serikat terlalu ikut campur dengan konflik Israel dan Iran.

Baca Juga: Meskipun tengah berperang dengan Iran, Israel tak henti menembaki warga Gaza

Menlu Iran menilai serangan AS keterlaluan dan mengatakan negaranya memiliki hak untuk mempertahankan kedaulatannya.

"Peristiwa pagi ini keterlaluan dan akan memiliki konsekuensi yang kekal," tulisnya di X, seraya menambahkan bahwa serangan itu adalah perilaku "melanggar hukum dan kriminal".

"Sesuai dengan Piagam PBB dan ketentuan-ketentuannya yang memungkinkan tanggapan yang sah untuk membela diri, Iran memiliki semua pilihan untuk mempertahankan kedaulatan, kepentingan, dan rakyatnya.

Baca Juga: Usai serangan AS ke Iran, Presiden RI Prabowo Subianto gerak cepat evakuasi WNI di kawasan konflik, sebut sebagian sudah berada di Azerbaijan

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran mengatakan AS telah memulai "perang berbahaya melawan Iran" dengan menyerang fasilitas nuklir.

"Dunia tidak boleh lupa bahwa Amerika Serikat-lah yang, di tengah-tengah proses diplomatik, mengkhianati diplomasi," kata pernyataan kementerian luar negeri.

Baca Juga: Kembali tingkatkan daya saing Bali Utara dan Barat, Wamenpar Ni Luh Puspa membuka forum diskusi penguatan sinergi Paket Wisata 3B

Menggambarkan Israel sebagai "genosida dan melanggar hukum," pernyataan itu menuduh AS melancarkan "perang berbahaya melawan Iran."

Dikatakan bahwa serangan itu merupakan pelanggaran piagam PBB dan hukum internasional, dan bahwa pemerintah Paman Sam "memikul tanggung jawab penuh atas konsekuensi serius dan dampak buruk dari kejahatan keji ini."

Iran mendesak PBB dan berbagai badan terkait, termasuk pengawas nuklirnya, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), untuk "segera menangani tindakan ilegal yang mencolok dan kriminal ini." Ia meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sesi darurat guna mengutuk serangan tersebut.***