Bantah adanya isu oposisi formal, Megawati tegaskan PDIP siap bangun sinergi dengan pemerintah

JAKARTA INSIDER - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dikabarkan siap menjalin kerja sama politik dengan Presiden Prabowo Subianto jika ada pertemuan langsung antara keduanya.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P, Ahmad Basarah, dalam sebuah pernyataan di Pendopo Hadi Negoro, Blitar, Jawa Timur, pada Jumat, 4 April 2025.

Menurut Basarah, kerja sama ini merupakan refleksi dari nilai-nilai gotong royong yang terkandung dalam Pancasila. PDI-P, kata dia, ingin berkontribusi dalam pembangunan nasional tanpa harus secara resmi menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.

Baca Juga: Semakin chaos! Rusia gunakan rudal untuk menyerang kampung halaman Presiden Ukraina, Zelensky minta Dunia hentikan Putin

Sebaliknya, kerja sama ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk yang masih akan dibahas lebih lanjut.

Ia menambahkan bahwa kerja sama politik tidak selalu berbentuk koalisi, tetapi dapat berupa dukungan terhadap kebijakan yang sejalan dengan kepentingan rakyat dan bangsa.

Menurutnya, ada banyak aspek yang bisa disinergikan tanpa harus menghilangkan peran oposisi dalam berdemokrasi.

Baca Juga: OpenAI terancam digugat Ghibli, Hayao Miyazaki merasa terhina! Tren AI ChatGPT bisa langgar hak cipta AS

Menanggapi pertanyaan apakah PDIP akan menempatkan kadernya di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, Basarah menegaskan bahwa keputusan itu sepenuhnya berada di tangan Megawati Soekarnoputri.

Meskipun begitu, ia menekankan bahwa hubungan personal antara Megawati dan Prabowo tetap terjalin dengan baik. Hal ini menjadi dasar bahwa komunikasi politik antara kedua pihak masih sangat terbuka.

Lebih lanjut, Basarah juga menyinggung bahwa dalam sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia, konsep oposisi tidak diatur secara formal seperti dalam sistem parlementer.

Baca Juga: Ini 12 ciri tubuh seseorang yang terkena penyakit non medis atau santet dari orang iri dengki, salah satunya kerap sakit-sakitan

Pengawasan terhadap pemerintah tetap dapat dilakukan melalui peran partai di parlemen.

PDIP, sebagai partai dengan jumlah kursi yang signifikan di DPR, memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan masukan dalam penyusunan anggaran negara, serta berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang.