Indonesia gelap tuntut pendidikan lebih baik, Prabowo: Beasiswa tak boleh dipotong!

JAKARTA INSIDER - Aksi ‘Indonesia Gelap’ yang digelar oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia menyoroti efisiensi anggaran pemerintah yang dinilai berdampak pada pendidikan nasional.

Demonstrasi ini menuntut peningkatan anggaran pendidikan, perluasan akses bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, Istana menyatakan bahwa tidak ada pemotongan beasiswa maupun biaya operasional perguruan tinggi. Presiden Prabowo Subianto bahkan menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga akses pendidikan bagi mahasiswa Indonesia.

Baca Juga: Ramai tren #KaburAjaDulu, Istana ingatkan WNI untuk taat prosedur dan punya keahlian

Prabowo: Beasiswa dan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Tak Akan Dipangkas

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menanggapi langsung kekhawatiran mahasiswa terkait pemotongan anggaran pendidikan.

"Beliau menegaskan bahwa biaya operasional perguruan tinggi, KIP kuliah, dan beasiswa tidak boleh dikurangi," ujar Hasan di Kompleks Istana Negara, Selasa (18/2/2025).

Ia juga membantah isu bahwa pemerintah akan memangkas bantuan pendidikan sebagai bagian dari efisiensi anggaran.

"Tidak ada pemotongan beasiswa atau biaya kuliah. Presiden telah menyampaikan ini dengan jelas," tambahnya.

Baca Juga: Aksi mahasiswa bakar keranda di Surabaya hingga Jakarta memanas! Tuntutan menggema, sempat bentrok dengan Polisi

Mensesneg: Jangan Sebarkan Narasi Keliru Soal ‘Indonesia Gelap’

Selain Prabowo, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pemerintah menghargai kebebasan berekspresi, tetapi mengimbau mahasiswa agar tidak menyebarkan narasi yang tidak benar.

"Kami hormati aspirasi mahasiswa. Tapi jangan membelokkan fakta, tidak ada yang namanya Indonesia gelap," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo baru berjalan sekitar 100 hari, sehingga perlu waktu untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang ada.