Netralitas alat negara di Pemilu 2024 diuji dengan upaya dinasti politik

JAKARTA INSIDER - Pemilihan Umum (Pemilu) selalu menjadi panggung kontroversi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Kali ini, sorotan tertuju pada keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, dalam arena politik.

Arif Susanto, seorang analis politik dari Exposit Strategic, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi pengaruh Gibran terhadap netralitas alat negara.

Baca Juga: Intervensi dinasti politik Jokowi ancam fondasi demokrasi Indonesia

Menurut Arif, keikutsertaan Gibran dapat tidak sengaja memicu dukungan dari para pegawai pemerintah yang mengidolakannya.

Fenomena ini berpotensi mengganggu netralitas birokrasi, serta TNI-Polri. "Problemnya, kalau itu dilakukan, maka bukan tidak mungkin mulai dari netralitas birokrasi, netralitas TNI-Polri itu bisa terganggu," ujarnya.

Pencalonan Gibran juga dinilai Arif sebagai ancaman terhadap fondasi politik berkeadilan di Indonesia.

Baca Juga: Pembuktian netralitas Jokowi: Tindakan nyata diperlukan, bukan sekadar omongan

Ia mengingatkan bahwa jika hal ini dibiarkan, negara bisa terjebak dalam praktik-praktik lama seperti nepotisme yang dianggap biasa.

Menurutnya, keutamaan para pemimpin, termasuk Joko Widodo, seharusnya mencakup menghindari konflik kepentingan.

Arif skeptis terhadap sikap kenegarawanan Jokowi, Gibran, dan pemimpin lainnya yang mendukung pencalonan Gibran.

Baca Juga: Relawan Rumah Jokowi kecewa, lepas baju di depan Puan Maharani, serukan dukungan untuk Ganjar

"Jadi saya mau mengatakan bahwa baik Jokowi, Prabowo, Gibran, dan seluruh ketua partai yang mendukung pencalonan Prabowo-Gibran tidak memiliki karakter sebagai seorang negarawan," tegasnya.

Di tengah dinamika politik ini, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sorotan.