Partai Ummat mendorong penutupan VPN dalam perang melawan pornografi

JAKARTA INSIDER - Partai Ummat, salah satu aktor politik yang semakin aktif, telah memunculkan ide yang kontroversial dalam upayanya untuk mengatasi permasalahan pornografi di dunia maya.

Mereka mengusulkan penutupan VPN (Virtual Private Network) sebagai salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan.

Tetapi, apakah langkah ini benar-benar akan menghasilkan perubahan positif?

Baca Juga: Prabowo Subianto terima hadiah kuda gagah dari Airlangga Hartanto ketika sambangi DPP Partai Golkar

Menurut media sosial Partai Ummat, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 200 miliar rupiah untuk pembelian alat sensor konten pornografi sebagai bagian dari upaya memerangi penyebaran materi berbahaya di internet.

Namun, Partai Ummat berpendapat bahwa langkah ini belum cukup dan perlu ada tindakan lebih lanjut untuk mengatasi sumber masalah.

Partai Ummat menekankan pentingnya memberikan otoritas penuh kepada pemerintah untuk mengatur lalu lintas informasi yang memasuki dunia digital Indonesia.

Baca Juga: Partai PBB tetap solid dukung Prabowo Subianto pasca PKB keluar dari koalisi demi jadi Cawapres

Dalam pandangan mereka, mengendalikan VPN dan WARP adalah langkah penting dalam mewujudkannya.

Meskipun demikian, pandangan ini tidak diterima dengan baik oleh sebagian netizen. Seorang netizen dengan nama akun @aramsajnaidoj, Jodi Anjasmara, menggunakan analogi yang mengatakan bahwa mematikan VPN sama dengan mencoba menghentikan pembunuhan dengan memusnahkan semua pisau di Indonesia.

Pertanyaannya, apakah pisau hanya digunakan untuk membunuh? Apakah pembuat pisau pertama kali sengaja menciptakannya untuk kejahatan sejak awal? Analogi ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas langkah tersebut.

Baca Juga: Partai Masyumi datang ke Nasdem Tower untuk deklarasi dukungan ke Anies Baswedan dan Cak Imin

Sementara Partai Ummat mungkin memiliki niat baik untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya, perlu juga mempertimbangkan dampak dari tindakan ini terhadap kebebasan berinternet.

Mematikan VPN dapat dianggap sebagai pembatasan yang signifikan terhadap kebebasan online.