JAKARTA INSIDER - Dinamika politik dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) belakangan ini menjadi sorotan publik.
Salah satu aspek yang paling menarik perhatian adalah keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tetap memberikan dukungan kepada Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai Calon Presiden (Capres) Republik Indonesia di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Meskipun telah muncul berita mengenai rencana Anies untuk berduet dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres), PKS tetap teguh pada keputusan yang diambil dalam Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII.
Baca Juga: Kegaduhan izin penggunaan stadion di Bekasi, antara sepak bola Liga 1 dan Senam Nusantara PKS
Keputusan ini menandai komitmen PKS untuk melanjutkan perjuangan politik dengan Anies Baswedan sebagai pilihan utama.
Kedaulatan setiap partai dalam menentukan sikap politiknya adalah prinsip yang harus dihormati dalam sistem demokrasi.
PKS berusaha mencapai kesepakatan dalam KPP, namun hasilnya belum memuaskan semua pihak.
Baca Juga: Dihadiri Anies Baswedan, AHY, dan Jusuf Kalla, PKS rayakan Milad ke-21 di Istora Senayan
Namun demikian, PKS tetap menjalankan amanat yang telah diputuskan dalam MMS VIII, yaitu mendukung Anies Baswedan sebagai Capres.
Poin penting yang perlu ditekankan adalah bahwa dalam piagam KPP, disepakati bahwa penentuan Cawapres akan ditentukan oleh Calon Presiden Anies Baswedan.
Oleh karena itu, PKS akan patuh pada kesepakatan tersebut dan siap berkolaborasi dalam pemilihan Cawapres yang akan dilakukan oleh Anies.
Terkait dengan keputusan ini, PKS berharap agar masyarakat Indonesia terus memberikan doa dan dukungan.
Pemilu 2024 harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Artikel Terkait
Dihadiri Anies Baswedan, AHY, dan Jusuf Kalla, PKS rayakan Milad ke-21 di Istora Senayan
Anies Baswedan CS kritik pemerintah di Milad PKS, Faldo Maldini: Kampanye sebaiknya sesuai dengan fakta!
Kaesang Pangarep diusung PSI jadi Walikota Depok, PKS: hanya pansos politik!
Anggota DPR Fraksi PKS komentar sarapan Haji tidak layak, aktivis NU: DPR yang usulkan sarapan dihapus!
Kegaduhan izin penggunaan stadion di Bekasi, antara sepak bola Liga 1 dan Senam Nusantara PKS