Kementerian Agama menjelaskan terkait hukum Jemaah Calon Haji Indonesia yang tidak akan melakukan Mabit di Muzdalifah dan Mina

JAKARTA INSIDER - Kementerian Agama (Kemenag) RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) akan melakukan skema murur dan tanazul.

Dua skema ini akan dilakukan PPIH untuk mengurai kepadatan jemaah yang melakukan prose ibadah haji di Muzdalifah dan Mina.

Dengan dua skema ini, jemaah calon haji tidak akan melakukan mabit atau bermalam di Muzdalifah dan Mina.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto kini mendorong kemandirian pangan Indonesia, stok beras tembus 4 juta ton, Petani untung besar!

Mengenai perbedaan tersebut, PPIH meyakinkan bahwa karena pengkondisian arus jemaah, maka dalam fikih haji dan pelaksanaan ibadahnya tetap sah.

Skema Murur: Melewati Muzdalifah

Murur adalah perjalanan jemaah dari Arafah menggunakan bus dan hanya lewat di Muzdalifah.

Para jemaah ini tidak turun dari kendaaran dan melanjutkan perjalanan ke Mina untuk lempar jumrah.

Baca Juga: Zionis Israel menyerang Bandara di Yaman, Pesawat yang mengangkut Calon Jemaah Haji hancur

“Dalam riwayat sahih, sejumlah sahabat yang bertugas memberi makan, menggembala, atau kaum perempuan yang khawatir mengalami haid lebih awal, diberi izin oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak mabit di Muzdalifah,” ujar PPIH Arab Saudi, KH M. Ulinnuha di Makkah, dikutip dari laman resmi Kemenag pada Sabtu, 31 Mei 2025.

“Salah satu fatwa dari ulama Mesir menyebutkan bahwa murur dibolehkan karena mustahil bagi jutaan jemaah menempati Muzdalifah dalam waktu bersamaan,” imbuhnya.

Dengan pengertian tersebut, PPIH dengan selektif memilih 50 ribu jemaah yang akan melakukan skema ini, seperti kelompok jemaah lansia, disabilitas, dan uzur.

Skema Tanazul: Langsung Pulang ke Makkah Setelah Lempar Jumrah

Setelah mabit di Muzdalifah, rangkaian ibadah selanjutnya adalah mabit di Mina.