JAKARTA INSIDER - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggeledah kediaman mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam penyelidikan dugaan korupsi di Bank BJB.
Penggeledahan ini menimbulkan spekulasi luas di masyarakat, terutama terkait apakah Ridwan Kamil memiliki keterlibatan langsung dalam kasus tersebut atau hanya sebagai pihak yang dimintai keterangan.
Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK disebut mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan aliran dana di Bank BJB.
Baca Juga: Bassirou Faye hapus tradisi lama, foto Presiden tak lagi wajib di Instansi Publik
Dikutip dari laman www.x.com/mdy_asmara1701 hingga saat ini, KPK belum memberikan pernyataan resmi mengenai hasil penggeledahan maupun status Ridwan Kamil dalam kasus ini.
Namun, sumber internal menyebutkan bahwa penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengumpulkan bukti dalam penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan dana di bank milik pemerintah daerah itu.
Ridwan Kamil sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait penggeledahan ini. Namun, tim kuasa hukumnya menyatakan bahwa mereka siap bekerja sama dengan penyidik KPK jika ada permintaan keterangan lebih lanjut.
Baca Juga: Presiden Senegal Bassirou Faye larang potretnya dipajang di kantor Pemerintah
Mereka juga menegaskan bahwa Ridwan Kamil selama ini selalu transparan dalam kebijakan keuangan daerah selama masa kepemimpinannya.
Kasus dugaan korupsi Bank BJB ini sudah menjadi perhatian KPK sejak beberapa waktu lalu. Beberapa pejabat dan petinggi bank tersebut telah diperiksa dalam penyelidikan yang masih berlangsung.
Dugaan awal mengarah pada praktik penyelewengan dana yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat daerah.
Baca Juga: Kebijakan Baru! Presiden Bassirou Faye tolak kultus individu, larang potret resmi
Masyarakat kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini, termasuk apakah akan ada nama-nama baru yang terseret dalam penyelidikan.
KPK diharapkan dapat bekerja secara transparan dan profesional dalam mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya, demi menjaga kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
