JAKARTA INSIDER - Presiden Senegal, Bassirou Faye, mengambil langkah yang jarang dilakukan oleh seorang kepala negara.
Ia secara resmi melarang pemajangan potretnya di kantor-kantor pemerintahan. Keputusan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa pemerintahan bukan tentang individu, melainkan tentang pelayanan kepada rakyat.
Dikutip dari laman www.tiktok.com/ZSMV4MAtW Sebagai gantinya, Faye mendorong agar kantor-kantor pemerintahan menampilkan simbol nasional seperti bendera atau lambang negara.
Baca Juga: Skandal Rumah Dinas: KPK resmi tetapkan Tersangka Korupsi!
Menurutnya, ini adalah cara untuk memperkuat semangat nasionalisme dan menegaskan bahwa pemerintahan adalah milik rakyat, bukan seorang pemimpin tertentu.
Kebijakan ini juga dianggap sebagai upaya menghindari kultus individu, di mana pemimpin sering dipuja secara berlebihan.
Langkah ini menuai berbagai respons dari masyarakat. Banyak yang mengapresiasi sikap Presiden Faye, menganggapnya sebagai pemimpin yang rendah hati dan lebih mementingkan kepentingan rakyat dibanding pencitraan pribadi.
Baca Juga: KPK tetapkan Tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan Rumah Dinas
Namun, ada juga yang mempertanyakan apakah kebijakan ini hanya bersifat simbolis atau akan benar-benar membawa perubahan dalam sistem pemerintahan.
Bassirou Faye sendiri dikenal sebagai pemimpin dengan pendekatan yang lebih membumi.
Sejak terpilih, ia telah menunjukkan komitmen terhadap reformasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Senegal.
Baca Juga: Kejagung periksa kasus korupsi minyak mentah, indikasi kerugian Negara menguat
Larangan pemajangan potret ini dianggap sebagai bagian dari visinya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan inklusif.
Keputusan ini juga menjadi perbincangan di tingkat internasional, mengingat banyak pemimpin dunia yang justru membangun citra diri mereka melalui simbol dan gambar di berbagai instansi.
