BPOM menemukan obat baru yang terindikasi menyebabkan gagal ginjal akut, tapi izin impor bahan dari Kemendag?

JAKARTA INSIDER - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan, telah menemukan obat baru yang terindikasi mengandung cairan etilen glikol (EG), dietilen glikol (DEG) dan etilen glikol butil ether (EGBE), tapi ditegaskan izin impornya melalui Kemendag non larangan dan pembatasan.

Kepala BPOM, Penny Lukito, di Kabupaten Serang, Banten, Senin (31/10/2022), mengungkapkan, obat tersebut berupa paracetamol drop dan paracetamol sirop.

Kedua obat itu mengandung cairan kimia berbahaya melebihi ambang batas dan bisa menyebabkan gagal ginjal akut.

Baca Juga: Kenali sejak dini, tanda-tanda awal gagal ginjal !

"Kami telah menemukan produksi sirop obat parasetamol drop dan parasetamol sirop rasa peppermint PT Afi Farma," ujar Penny Lukito, di Kabupaten Serang, Banten, Senin (31/10/2022).

Seperti yang dilansir JAKARTA INSIDER, dari PMJ News, Minggu (6/11/2022), tanpa menyebut nama merek dagangnya, Penny menegaskan ada tujuh produksi PT Afi Farma yang mengandung EG dan DEG melebihi ambang batas.

"Ada tujuh produk dari PT Afi Farma yang kadar bahan bakunya melebihi ambang batas sehingga produksinya di "hold"," katanya.

Baca Juga: Kasus Gangguan Ginjal Akut terus menurun, Jubir Kemenkes ungkap penyebabnya

Kandungan EG dan DEG yang melebihi ambang batas itu, dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang mengonsumsinya.

"BPOM sudah menginstruksikan perusahaan farmasi menahan sekaligus menarik kembali peredaran obatnya. Tujuannya, agar tidak dikonsumsi masyarakat," katanya.

Saat rapat kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu, 2/11/2022, Penny, menyebutkan, impor bahan baku obat berupa PEG, PG, qEG dan DEG, tidak melalui surat keterangan impor (SKI) BPOM.

Baca Juga: Status hukum kasus ginjal akut misterius sudah ke tahap penyidikan

Dengan kondisi seperti itu, katanya, artinya, BPOM tidak bisa melakukan pengawasan.

Menurut Penny, impor bahan baku obat itu, masuk lewat Kementerian Perdagangan (Kemendag), sehingga penggunaannya tidak bisa diawasi BPOM.