"Kita tidak tahu karena baru ini juga kita masuk ke wajib lapor yang kasus pidananya belum ada. Biasanya kan kalau sudah ada, baru kita dimintakan ini," jelas Pahala.
Menurutnya, tidak masalah jika para pejabat terutama ASN memiliki harta banyak. Yang terpenting, kata Pahala, pejabat tersebut dapat mempertanggungjawabkan sumber harta kekayaannya di LHKPN.
"Ini gimana kayak saya sebut dalam tanda kutip geng. Itu bisa kita lihat lewat pola yang sudah jelas, saya pikir itu. Jadi sabar," pungkas Pahala.***