"Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam Kabinet Merah Putih, untuk berani mengoreksi diri dan membangun pemerintahan yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu, sebelum kau dibersihkan."
Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih bukan hanya retorika, melainkan suatu upaya nyata untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas, tanpa pandang bulu, agar kepercayaan rakyat terhadap pemerintah tetap terjaga.
Kejaksaan Agung pun telah menetapkan tujuh tersangka terkait kasus ini, antara lain Riva Siahaan, Yoki Firnandi (Dirut PT Pertamina International Shipping), Sani Dinar Saifuddin (Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional), Agus Purwono (VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional), Muhammad Kerry Andrianto Riza (Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa), Dimas Werhaspati (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim), serta Gading Ramadhan Joedo (Komisaris PT Jenggala Maritim dan Dirut PT Orbit Terminal Merak Gading).
Baca Juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jalani Pemeriksaan Lanjutan Terkait Kasus Dugaan Suap
Selain modus pengoplosan, kasus ini juga mencakup dugaan markup dalam pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang. Tersangka seperti Yoki Firnandi diduga mendapatkan keuntungan ilegal dengan menaikkan biaya pengiriman sebesar 13–15 persen.
Praktik semacam ini menyebabkan harga dasar BBM menjadi lebih tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada besarnya subsidi dan kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah melalui APBN.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh fakta dalam kasus ini akan diungkap secara transparan kepada publik. Beliau berjanji bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan cepat demi menjaga kepentingan rakyat serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.***