JAKARTA INSIDER - Kontroversi seputar proyek perluasan penambangan panas bumi PLTP Ulumbu ke wilayah Poco Leok, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terus memanas.
Upaya paksa PT PLN yang didampingi oleh aparat kepolisian dalam pengukuran lahan warga pada Rabu, 27 September 2023, menjadi babak baru dalam pertikaian yang telah berlangsung selama beberapa waktu.
Penghadangan oleh ratusan warga dari sepuluh komunitas adat di Poco Leok, termasuk masyarakat adat gendang Mucu, Mocok, Mori, Nderu, Cako, Ncamar, Rebak, Jong, Tere, dan Lungar, menjadi respons terhadap upaya pengukuran ini.
Ini adalah penghadangan ke-19 setelah warga menerima surat pemberitahuan dari PT PLN pada 26 September 2023 yang lalu.
Dalam surat tersebut, pihak PLN berencana datang bersama tim KJPP/Appraisal untuk melakukan penilaian penggantian wajar hasil identifikasi dan inventarisasi lapangan untuk welpad D, E, dan F di Poco Leok.
Baca Juga: Kontroversi proyek Pulau Rempang ternyata tanpa AMDAL, Walhi: demi investasi Tiongkok!
Warga Poco Leok, meskipun menghadapi penghadangan yang berulang, tetap berusaha mempertahankan hak atas ruang hidup mereka.
Namun, PT PLN tampaknya tidak bersedia berdialog, malah mengandalkan pendekatan keamanan yang represif, yang menyebabkan bentrokan antara warga dan aparat kepolisian.
Pada penghadangan terbaru, warga adat Poco Leok membawa peralatan musik adat yang sakral, seperti gong dan gendang.
Mereka menabuh gong dan gendang sambil menyanyikan yel-yel perjuangan, termasuk "Ini Tanah Kami," "Tolak Geothermal," dan "Cabut Izin Lokasi Geothermal di Poco Leok."
Saat ini, pihak PT PLN, Pemerintah Kabupaten Manggarai, dan aparat keamanan masih berada di lokasi, terus berupaya untuk memasuki wilayah tersebut tanpa mengikuti prosedur adat.
Proyek Geothermal yang Kontroversial
Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ulumbu unit 5-6 di Poco Leok merupakan inisiatif dari PT PLN dan didanai oleh Kreditanstalt für Wiederaufbau/KfW (Bank Pembangunan dan Investasi Jerman).