Anis Byarwati: Utang negara membengkak jadi Rp 7.496,7 triliun, masyarakat makin kurang sejahtera!

JAKARTA INSIDER - Kebijakan yang diambil oleh pemerintah sepanjang 2022 sudah mampu melindungi stabilitas fiskal dan ekonomi makro.

Namun yang disayangkan belum terlihat adanya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hal ini disebut anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, dalam keterangannya yang ia beri tajuk 'Evaluasi Ekonomi Akhir Tahun 2022', pada Sabtu (31/12/2022).

"Perjalanan tahun 2022 segera berakhir, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca melandainya Covid-19 dan munculnya konflik geopolitik," ujar Anis.

Baca Juga: Awal tahun baru, Putin tak akan biarkan barat gunakan Ukraina sebagai boneka perangi Rusia

Menurutnya, kebijakan ekonomi yang ditempuh Pemerintah, sampai saat ini mampu melindungi kondisi fiskal yang relatif stabil, serta stabilitas ekonomi makro cukup sehat.

"Tetapi sebaliknya belum terlihat jelas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas dan daya saing SDM nasional," katanya.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menjelaskan, bahwa stabilitas fiskal dan ekonomi makro yang terjaga dengan baik, kurang mampu diimbangi oleh kinerja Pemerintah secara sektoral.

Terutama sektor-sektor yang menghimpun banyak tenaga kerja, seperti pertanian, industri manufaktur dan perdagangan.

Baca Juga: Gempa hari ini berkekuatan 5,5 magnitudo guncang Kota Jayapura, warga panik berlarian keluar rumah

Legislator PKS ini mengingatkan, bahwa tema kebijakan fiskal dan APBN tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Namun menurutnya hal tersebut belum bisa terealisasi bahkan terdapat kecenderungan stagnasi terutama kualitas SDM.

"Belum sepenuhnya berdampak terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, bahkan terdapat kecenderungan terjadinya stagnasi dari peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari kualitas pendidikan, kesehatan hingga daya saing," ujarnya.

Salah satu yang disoroti oleh Anis ialah rasio utang terhadap PDB meningkat secara tajam.

Posisi utang Pemerintah per 31 Oktober 2022 tembus mencapai Rp 7.496,7 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,36%.