Baca Juga: Matinya wahana Tornado bikin netizen kapok: Wahana yang buat jantung copot, trauma ...
Demikian pula terkait pembayaran bunga utang yang kian menyempitkan fiskal negara, dengan perkiraan akan mencapai Rp 403,9 triliun, sampai dengan akhir tahun 2022.
"Angka (hutang) ini meningkat dibandingkan dengan posisi Desember 2021 mencapai Rp 6.908,87 triliun atau meningkat sebesar 8,5%. Sampai dengan akhir tahun 2022 nilai dan rasio utang terhadap GDP masih tinggi. Fantastisnya nilai tersebut porsinya mencapai 20,87% dari total belanja pemerintah pusat tahun 2022," kata legislator DKI Jakarta I itu.
Dalam pernyataan resminya, Anis juga juga menyebut kenaikan harga BBM bersubsidi pada tanggal 3 September 2022, telah menyebabkan terjadinya tekanan terhadap komponen Harga Diatur Pemerintah (administered price) secara tahunan.
"Efek rembetan terhadap kenaikan BBM bersubsidi terlihat dari kenaikan harga beberapa barang, bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara dan tarif angkutan dalam kota serta biaya logistik lainnya," katanya.
Baca Juga: Rusia kembali membuat Ukraina dan sekutunya ketar-ketir
Anis menyayangkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang makin menjauh.
Disampaikannya bahwa meskipun dalam data BPS tahun 2022 dijabarkan jumlah penduduk miskin pada maret 2022 sebesar 26,16 juta jiwa atau sekitar 9,54% turun dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar 27,54 juta jiwa atau sekitar 10,14%, namun angka ini masih tergolong tinggi.
Terlebih selisih jumlah penduduk miskin perkotaan dibandingkan pedesaan cukup tinggi.
Mengakhiri pernyataannya, Anis menyinggung jumlah pengangguran di Indonesia yang meningkat dibanding pada awal tahun 2022.
Menurutnya saat ini tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi dan belum kembali ke posisi sebelum pandemi sehingga masih banyak yang harus dibenahi dan dilakukan pekerjaan kita masih banyak.***
Artikel Terkait
Fakta kondisi keuangan APBN jelang pilpres 2024, Sri Mulyani: Generasi muda kita tidak takut berkompetisi
Persaingan pilpres 2024 semakin ketat, Sri Mulyani: APBN merupakan uang kita bersama
Kondisi keuangan APBN stabil menjelang pilpres 2024, Sri Mulyani: 20 persen APBN untuk pendidikan
Presiden pesan ke Menkeu : Jaga setiap rupiah di APBN
UU APBN 2023 disahkan, Menkeu : tantangan gejolak ekonomi dirasakan sejak awal pembahasan