G20 Bali segera dilangsungkan, Pemerintah AS dukung Indonesia dalam penguatan kerja sama Ekonomi Bilateral

JAKARTA INSIDER - Pertemuan antar negara G20 yang diselenggarakan di Bali akan membahas banyak hal untuk dua puluh negara yang bergabung.

Negara Amerika Serikat atau biasa disebut AS juga turut hadir disana, negeri berjuluk paman Sam itu mendukung Indonesia dalam penguatan kerja sama Ekonomi Bilateral.

Hal itu disampaikan sendiri oleh Jake Sullivan selaku Assistant to the President for National Security Affairs (APNSA).

Baca Juga: Pertemuan G20 Indonesia semakin dekat, ternyata ini yang akan dibahas

Jumpa temu tersebut juga turut menghadirkan Menteri Perindustrian, Duta Besar RI di Washington DC dan Deputi Kerja sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian.

Pertemuan bilateral berlangsung secara akrab dan konstruktif, dengan membahas sejumlah topik antara lain mengenai dukungan AS terhadap Presidensi G20 Indonesia, 

inisiasi penyelenggaraan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) dan tindak lanjut Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).

Baca Juga: Bali bersemangat menyiapkan diri sebagai tuan rumah KTT G20

"Indonesia menyambut baik dukungan AS terhadap hasil-hasil yang akan dicapai Presidensi G20 Indonesia dalam penyelenggaraan KTT G20 di Bali pada tanggal 15-16 November 2022," ucap Menko Airlangga dikutip JAKARTA INSIDER dari ekon.go.id Rabu, (2/11/2022).

Kedua negara mengharapkan outcome positif atas penyelenggaraan KTT, di tengah-tengah tantangan dinamika situasi global saat ini. 

"Isu ekonomi global seharusnya menjadi vocal point pada Presidensi G20 Indonesia," ucap APNSA Sullivan.

Baca Juga: Persiapan KTT G20 sebagai ajang optimisme bangkitkan kembali pariwisata di Bali

Diskusi konstruktif juga mengiringi minat dan kepentingan kedua negara untuk bekerja sama dalam kemitraan investasi dan pembangunan infrastruktur dalam skema PGII. 

Sebagaimana yang telah diumumkan oleh Pemerintah AS pada bulan Juni tahun ini, AS akan menggelontorkan pendanaan yang mencapai nilai USD600 Miliar untuk pembiayaan investasi dan infrastruktur di berbagai negara.