Ini merupakan komitmen serius dalam menghadapi perubahan iklim global.
Sesuai dengan UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), OJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi perdagangan karbon melalui Bursa Karbon di Indonesia.
Tujuan utama perdagangan karbon di Indonesia adalah memberikan nilai ekonomi pada unit karbon yang dihasilkan serta upaya pengurangan emisi karbon, guna mencapai target kontribusi nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) dari pemerintah Indonesia.
Untuk mempersiapkan pelaksanaan perdagangan karbon di Bursa Karbon, OJK bersama lembaga terkait telah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai kota di Indonesia, seperti Surabaya, Balikpapan, Makassar, Medan, dan Jambi.
Baca Juga: Imbas dari polusi udara di kota Jakarta, klaim BPJS Kesehatan tembus menjadi Rp10 triliun
Ini merupakan langkah awal untuk memastikan kesuksesan perdagangan perdana unit karbon di Bursa Karbon.
Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) juga menunjukkan bahwa 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara di Indonesia memiliki potensi untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon tahun ini.
Ini setara dengan 86 persen dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia.
Selain sektor ketenagalistrikan, perdagangan karbon di Indonesia juga akan melibatkan sektor lain yang menjadi prioritas untuk mencapai NDC, seperti sektor Kehutanan, Pertanian, Limbah, Migas, Industri Umum, dan sektor Kelautan yang akan menyusul.
Dengan peluncuran Bursa Karbon Indonesia ini, diharapkan Indonesia akan semakin aktif dalam menjalankan peran strategisnya dalam perang melawan perubahan iklim global.***