Airlangga Hartarto tiba di Kejagung guna berikan penjelasan izin ekspor minyak mentah dan turunannnya

JAKARTA INSIDER - Menuju perhelatan pemilihan presiden tahun 2024, banyak permunculan kasus yang terindikasi tindak kejahatan korupsi. Bahkan menteri Perekonomian Airlangga Hartarto pun mendapat giliran.

Meski hanya sebagai saksi, tadi pagi, Senin, (24/7/2023) Menteri Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto penuhi panggilan Kejagung RI.

Kehadiran Airlangga Hartarto yakni terkait masalah izin dan ekspor minyak mentah serta turunannya.

Baca Juga: Asisten rumah tangga mencuri emas perhiasan dan batangan milik majikan, kerugian puluhan juta rupiah

Dilansir JAKARTA INSIDER dari YouTube Metro TV pada Senin (24/7/2023), pemanggilan kedua oleh Kejagung terhadap menteri perekonomian Airlangga Hartarto karena saat pemanggilan pertama pada Airlangga Hartarto tidak bisa berhadir.

Oleh karena itu, pihak Kejagung melakukan pemanggilan untuk kedua kalinya, dan hari ini Airlangga Hartarto penuhi panggilan tersebut.

Pagi tadi Airlangga Hartarto tiba di kantor Kejagung sekir pukul 8.30 WIB lebih awal dari yang ditetapkan yakni pukul 9.00 WIB oleh Kejagung.

Baca Juga: 19 Tempat wisata terpopuler kota Jakarta yang wajib kamu kunjungi, lengkap dengan alamat dan harga tiket masuk

Airlangga Hartarto dengan mengenakan baju batik, langsung memasuki ruangan kantor Kejagung, hanya memberi senyum dan mengacungkan jempol untuk menyapa para awak media yang juga sudah menungggu untuk melakukan tugas jurnalisnya.

Pemeriksaan ini dimaksudkan terkait kasus korupsi izin dan ekspor minyak mentah pada tahun 2021-2022 yang sebelumnya sudah ada beberapa tersangka dan juga hukuman vonis terhadap tersangka dalam kaitan kasus ini.

Dengan begitu, pihak Kejagung akan menanyakannya kepada menteri perekonomian dalam pemberian izin tersebut.

Baca Juga: 7 Hotel murah dengan tarif di bawah Rp500.000 di kota Jakarta, lengkap dengan alamat dan nomor telepon!

Airlangga Hartarto diperiksa oleh Kejagung terkhusus menggali dari sisi evaluasi dan sisi kebijakan pemberian izin ekspor tersebut.