Tantangan krisis iklim Indonesia: Walhi serukan boikot perdagangan karbon

JAKARTA INSIDER - Masyarakat sipil Indonesia telah mengeluarkan suara keras mereka melalui sebuah surat terbuka yang mengecam perdagangan karbon sebagai solusi yang salah dalam mengatasi krisis iklim.

Surat terbuka ini dikeluarkan pada 18 September 2023 oleh berbagai organisasi kemasyarakatan, menyoroti dampak negatif perdagangan karbon terhadap lingkungan dan hak asasi manusia.

Mengamankan Rezim Industri Ekstraktif

Perdagangan karbon, yang saat ini menjadi sorotan pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi emisi karbon, telah disoroti sebagai cara untuk mengamankan rezim industri ekstraktif dan finansialisasi alam.

Fakta yang patut diperhatikan adalah bahwa sektor ekstraktif dan industri adalah penyebab utama krisis iklim global.

Melalui mekanisme perdagangan karbon, perusahaan atau negara-negara tertentu masih diperbolehkan melepaskan emisi karbon dari aktivitas ekstraksi dan industrialisasi mereka, bahkan melebihi batasan emisi yang telah ditetapkan, dengan alasan melakukan "penyeimbangan" atau "offset" dengan membeli kredit karbon di pasar.

Baca Juga: Presiden Jokowi resmikan Bursa Karbon Indonesia: Kontribusi Indonesia dalam perang melawan perubahan iklim

Pengurangan Emisi Sebagai Solusi Utama

Solusi sejati untuk mengatasi krisis iklim adalah pengurangan emisi bahan bakar fosil secara drastis.

Hanya dengan mengurangi emisi secara signifikan kita dapat memastikan agar suhu global tetap di bawah peningkatan 1,5 derajat Celsius, yang dianggap sebagai ambang batas yang kritis.

Menanam pohon dan melindungi hutan memang penting untuk keanekaragaman hayati dan iklim, namun ini harus dilakukan sebagai tambahan dari pengurangan emisi langsung, bukan sebagai penggantinya.

Baca Juga: Penerapan pajak karbon akan menjadi peluang bagi Indonesia untuk meraup keuntungan

Bahaya Karbon Trading dan Offset

Perdagangan karbon dan offset seringkali dianggap sebagai solusi cepat dan murah oleh perusahaan dan pemerintah.